Jumat, Maret 04, 2016

Ketika Ulama Harus 'Mendekati' Penguasa, Beginilah Seharusnya!



Ketika Ulama Harus 'Mendekati' Penguasa, Beginilah Seharusnya!

MENJELANG Pilgub Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti, umat Islam menggalang kekuatan melalui peran para Ulama. Konvensi Gubernur Muslim Jakarta pun digagas para ulama agar calon dari umat Islam menang dalam Pilgub.
Seperti diketahui, memilih pemimpin muslim adalah kewajiban bagi setiap muslim lainnya. Sedangkan memilih pemimpin kafir adalah sebuah kesesatan yang jelas tidak diperbolehkan.
Hanya saja, berbicara soal kekuasaan bukanlah hal yang mudah. Karena sebenarnya kekuasaan itu sendiri fitnah bagi mereka yang tak mampu mengembannya. Akan tetapi kekuasaan akan menjadi sarana menuju surga bila diniatkan berjuang di jalan Allah untuk menerapkan syariah Islam
Kali ini kami hadirkan sebuah kisah salafus shalih yang menggugah hati kita, bagaimana sikap ulama saat harus berada di dekat seorang penguasa. Dirinya wajib berkata benar dan menasehati tatkala penguasa salah bukan justru sebaliknya
Disadur dari Instragram ustadz Hepi Andi Bustoni, pakar sejarah Indonesia yang di kemas dengan apik dan indah. Selamat membaca!
Jum’at, pekan pertama Shafar 99 H di Dabiq, Suriah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik terbaring lemas di peristirahatannya. Saat itu, ditemani Raja’ bin Haywah, seorang penasihatnya, sang khalifah sedang beristirahat menanti kedatangan pasukannya yang sedang berperang melawan tentara Romawi. Khalifah Sulaiman bertekad takkan kembali ke Damaskus sebelum pasukannya datang.
Dalam masa penantian itu, ia terserang sakit keras. Merasa ajalnya sudah dekat, Khalifah Kedelapan Bani Umayyah itu segera menulis surat wasiat penyerahan khilafah pada anaknya, Ayyub yang usianya saat itu masih sangat muda.
Mengetahui isi surat wasiat tersebut, Raja’ bin Haywah segera berkata, “Perbuatan yang bisa menjaga seseorang di akhirat nanti dan melepaskan tanggung jawabnya kepada Allah adalah hendaknya ia menyerahkan khilafah pada orang yang shalih. Putra Amirul Mukminin masih terlalu muda. Saya khawatir ia takkan mampu menerima anugerah ini nanti. Belum ada bukti bahwa ia mampu melaksanakan tugas ini dengan baik.”
“Lalu, bagaimana pendapat Anda tentang putra saya Daud?” tanya sang Khalifah.
“Dia sekarang tidak ada, dan tidak diketahui kabarnya. Dia berperang bersama tentara kaum Muslimin di Konstantinopel. Kita tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal,” ujar Raja’.
Khalifah Sulaiman sempat menyebutkan beberapa nama. Namun, Raja’ bin Haywah tidak setuju. Ketika sang Khalifah menyebutkan nama Umar bin Abdul Aziz, Raja’ berkata, “Demi Allah, saya mengenalnya sebagai orang yang mempunyai kelebihan, kecerdasan dan keshalihan.”
“Anda benar. Hanya saja saya khawatir kalau mengangkatnya sebagai khalifah, saudara-saudara saya tentu takkan setuju,” ujar Khalifah Sulaiman.
“Angkat salah seorang dari mereka sebagai khalifah pengganti Umar bin Abdul Aziz nanti,” saran Raja’ bin Haywah.
Khalifah Sulaiman setuju. Ia pun menulis surat wasiat pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya dan Yazid bin Abdul Malik pengganti Umar kelak.
Sejarah membuktikan, pilihan Raja’ bin Haywah tak meleset. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Daulat Umayyah mengalami kegemilangan, sehingga para ahli sejarah menjuluki Umar bin Abdul Aziz dengan Khalifah Rasyidah Kelima setelah Ali bin Abi Thalib.
Sejarah memerlukan sosok seperti Raja’ bin Haywah. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dijauhi oleh para ulama. Bahkan, pada saat-saat tertentu para ulama dan ahli agama harus mendekat. Jika tidak, para penguasa justru akan didekati oleh orang-orang yang tidak baik.
Peranan ini memang tak mudah dilakukan. Berada dalam lingkaran kekuasaan berarti harus siap menghadapi beragam godaan. Tak hanya godaan harta tapi juga jabatan. Kekuasaan adalah daerah basah, sumber segala godaan harta dan jabatan.
Kekuasaan adalah tempat para politikus bermain. Di sinilah dua kubu—kebenaran dan kebatilan—bertarung. Di sini tak hanya pertahanan seseorang menjaga kepribadiannya ditantang, tapi juga bagaimana ia bisa mewarnai lingkaran kekuasaan itu sendiri dengan nilai-nilai kebaikan.
Berada di lingkaran kekuasaan tak hanya butuh kejujuran, keshalihan pribadi, dan kekuatan mempertahankan prinsip. Tapi juga diperlukan kemampuan membuat orang lain jujur, shalih dan teguh pendirian.
Di sinilah idealisme dan realitas bertarung. Mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, tak hanya harus tetap memegang teguh idealismenya, tapi juga tetap harus melihat realita. Di sinilah kesulitan menemukan puncaknya. Benturan antara idealisme dan realitas kadang begitu keras seolah tak bisa dipadukan. Keduanya ibarat minyak dan air yang tak mungkin disatukan. Harus ada yang dikalahkan.
Sekali lagi, di sinilah sulitnya. Mengorbankan idealisme berarti melacurkan diri pada kezaliman. Mengorbankan realita berarti membiarkan diri hancur bersama idealisme.
Jika sudah memasuki wilayah ini, yang dibutuhkan dari seorang ulama tak hanya fatwa fiqih dakwah, tapi juga fatwa fiqih siyasah (politik). Yang diperlukan tak hanya kemampuan berijtihad menemukan jawaban atas persoalan, tapi juga kemampuan menyampaikan jawaban itu sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan tempat.
Apa yang dilakukan Raja’ bin Haywah memberikan pelajaran berarti bagi kita. Ia tak hanya mampu memilih siapa yang pantas diangkat sebagai pengganti khalifah, tapi juga bisa meyakinkan khalifah terhadap sosok yang ia pilih. Untuk sampai pada titik itu bukan gampang.
Selain dua putra sang Khalifah—Ayyub dan Daud—ada juga dua saudaranya—Yazid dan Hisyam yang juga merasa pantas jadi calon khalifah. Namun dengan kemampuannya, Raja’ berhasil melobi Khalifah Sulaiman untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz.
Seharusnya, di antara para ulama ada yang masuk ke lingkaran kekuasaan. Bukan untuk turut mencicipi kenikmatan kekuasaan itu sendiri, tapi menjaga pemegang kekuasaan agar tetap berada dalam rel kebenaran. Jika tidak, akan ada orang-orang yang tidak baik yang akan mendorong pemegang kekuasaan untuk berbuat jauh lebih buruk lagi.
Namun demikian, berada di luar kekuasaan dan menjadi oposan juga bukan pilihan buruk. Para ulama salaf justru lebih banyak yang melakukan peran ini. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya. Ia lahir pada 164 Hijriyah dan hidup di masa Daulat Abbasiyah.
Pada masa pemerintahan al-Makmun, Khalifah Ketujuh Daulat Abbasiyah, terjadi fitnah Khuluqul Qur’an. Penguasa memaksakan doktrin bahwa al-Qur’an itu makhluk yang berarti bisa benar dan bisa juga salah. Paham ini dilanjutkan penggantinya, Khalifah al-Mu’tashim. Siapa pun yang menolak paham ini akan disiksa.
Imam Ahmad termasuk di antara mereka yang menolak. Walau harus mendekam dalam penjara, ia tak mengubah pendiriannya. Bahkan, ketika pedang Khalifah al-Mu’tashim nyaris menebas lehernya, ia tetap tak bergeming, berada dalam oposisi kekuasaan pemerintah kala itu.
Begitulah sikap para ulama. Dengan risiko apa pun mereka berani mengatakan kebenaran di depan penguasa zalim. Persis seperti yang disabdakan Rasulullah saw dalam haditsnya, “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di depan penguasa zalim,”. * (Riwayat Ahmad, Ibn Majah, Thabrani, dan Baihaqi).* [Protonema/Syaf/voa-islam.com]
Artikel Terkait

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan