BLBI SANDERA MEGA

   

09 – BLBI SANDERA MEGA
Sebelum habis masa tugasnya, Abraham Samad cs berjanji akan menyelesaikan kasus BLBI.

Jokowi Berpeluang Jadi Ketum PDIP dari Kasus BLBI

INILAHCOM, Jakarta - Calon presiden Joko Widodo berpeluang besar menjadi Ketua Umum (Ketum) PDIP. Pasalnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Likuiditas Bank Indonesia (SK BLBI).

"Kalau mbak Mega jadi tersangka ya bisa saja Jokowi miliki PDIP," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi, Selasa(15/7/2014).

Namun, jika Jokowi mengambil alih PDIP dari trah Soekarno, Pangi mencatat ada beberapa kesulitan yang akan dialami Gubernur DKI nonaktif itu.

"Pertama, Puan Maharani akan tetap mengantikan trah Soekarno. Karena Mbak Mega sudah mengklaim bahwa PDIP pemilik saham terbesarnya adalah mbak Mega. Megawati sudah membagun sistem oligarki kepartaian bukan membangun sistem demokrasi di kepartaian," ungkapnya.

Pangi mengatakan selama ini PDI Perjauangan selalu berada di bawah trah Soekarno. Bahkan Megawati merupakan ketua umum sejak pertama PDI Perjuangan terbentuk.

"Sejak partai ini berdiri, Ketua Umum tetap mbak Mega, kalau demokratis seharusnya kan ada regenerasi kepemimpinan," lanjutnya.

Dia menambahkan, peluang Jokowi menjadi pemimpin partai tetap terbuka lebar. Karena partai politik dalam undang-undang keterbukaan informasi publik maupun undang-undang parpol adalah milik publik bukan pribadi atau perorangan.

"Maka jauh-jauh hari mbak mega sudah mengingatkan dan mewanti-wanti bahwa Jokowi jadi presiden tetap merupakan petugas partai yang menjalankan perintah partai, tujuannya supaya Jokowi enggak mengambil alih PDIP," tuturnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyatakan bahawa hal tersebut sebagai pemecah konsentrasi pihaknya dalam menghadapi Pilpres 2014. "Itu bagian itu memecah konsentrasi saja. Kita banyak gangguan termasuk itu. Dimasa pemilu ini banyak distorisasi," kata Eva.[jat]

Umar Abduh : Mantan Kepala BIN Jenderal Hendropriyono Manusia Sangat Berbahaya

JAKARTA (voa-islam.com) - Di depan kerumunan wartawanan telivisi dan wartawan cetak di rumah makan Dapur Selera, Tebet Jakarta Selatan, Umar Abduh memperingatkan kepada rakyat dan umat Islam Indonesia, bahwa mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), manusia yang sangat berbahaya, tegasnya.

Umar Abduh yang menekuni penelitian terhadap sepak terjang intelijen, memperingatakan dengan nada yang tinggi betapa peranan Hendropriyono terus mengacak-acak umat Islam, dan mengadu-domba antara Umat Islam dengan TNI dengan isu terorisme. Menurut peranan Hendro sangat besar menciptakan kontandaflik antara umat Islam dengan TNI. Termasuk terjadinya peristiwa pembataian umat Islam di Talangsari, Lampung, tambah Umar Abduh.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Center For Democracy and Sosial Justice Studies (Cedsos), Umar Abduh mengaku tahu banyak mengenai sepak terjang mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendro Priyono di masa lalu.

Umar mengungkapkan, sosok Hendropriyono dinilai lihai memutarbalikkan fakta seputar tuduhan sekelompok orang yang melakukan tindakan radikal atau terorisme. Bahkan, Umar memiliki banyak fakta dan data untuk membongkar aksi operasi intelijen yang dilakukan Hendropriyono.

"Head to head saya siap, cuma enggak ada yang fasilitasi. Ya silakan kalau Hendro enggak terima, saya siap," kata Umar dalam keterangan persnya, di Dapur Selera Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2014).

Umar menegaskan keterangan ini disampaikan tidak ada kaitannya dengan pasangan calon presiden (capres) tertentu. Sebaliknya, hal ini sengaja diungkap agar masyarakat lebih waspada terhadap gerakan Hendropriyono yang sekarang menjadi penasihat tim pemenangan pasangan Capres Joko Widodo-Jusuf Kalla itu.

Hendrorpriyono ingin terus membesarkan PDIP, sejak lengsernya Soeharto. Sekarang Hendro menjadi tokoh penentu di Tim Pemenangan Jokowi-JK. Hendro pula yang menggalang tokoh intelijen dikalangan militer,dan diarahkan mendukung Jokowi-JK.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Prabowo. Saya tidak mendukung dia, tidak ada urusannya sama dia," tegasnya.

Namun ketika dikonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan Hendropriyono di balik isu Bintara Bina Desa (Babinsa), Umar tidak mau mengungkapnya secara detail. "Jadi orang ini (Hendro Priyono) harus diwaspadai. Jadi Kadispenad (Andika Perkasa) ini perlu diawasi," tandasnya.

Isu tentang 'Babinsa' yang mengarahkan pemilih memilih Prabowo itu, merupakan permainan Hendro yang menggunakan menantunya, yang sekarang menjadi Kadipenad, Brigjen Andika Perkasa.

Menurut Umar Abduh, di mana Andika yang berada di Amerika lima tahun, tiba-tiba muncul, dan  menjadi Kadispenad. Andika pernah terlibat dalam penangkapan Umar Farouk yang diberi lebel 'teroris' kemudian diserahkan kepada CIA di Singapura, dan diekstradisi ke penjara Bagram, Afghanistan.

Dosa Mega, Jokowi dan PDIP Terhadap Umat Islam

JAKARTA (voa-islam.com) - Dosa Mega, Jokowi dan PDIP Terhadap Umat Islam Inilah beberapa ‘dosa’ Mega, Jokowi, dan PDIP terhadap umat Islam. Dosa yang mereka lakukan itu, berbentuk pandangan, sikap, dan kebijakan yang merugikan dan membahayakan terhadap keberadaan umat Islam.

Pandangan, sikap, dan kebijakan yang konsisten terhadap umat Islam ini, tidak terlepas ideologi tokoh-tokoh PDIP, yang berdampak terhadap Umat Islam. Di pemilihan presiden 2014, sangat jelas polarisasi antara pendukung Jokowi dengan Prabowo.

Jokowi yang didukung PDIP, merupakan partai yang berbasis ideologi ‘nasionalis sekuler’, dan didukung partai-partai sekuler liberal, seperti Nasdem yang dipimpin si ‘brewok’ Surya Paloh, PKB yang sejak berdiri sebagai partai berbasis pemilihnya sebagian kalanghan Nahdhiyyin, tetapi para tokohnya berpandangan sangat sekuler, dan anti prinsip-prinsip Islam. Di mana para tokohnya merupakan warisan dari organisasi PMII. Ditambah dua partai yang dikendalikan mantan rezim Orde Baru, yaitu Hanura dan PKPPI.

Sangat jelas gabungnya PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPPI, itu secara kepentingan dan ideologi sudah satu ‘mainstream’ (satu arus utama) dalam politik.

Sedangkan Prabowo didukung Gerindra, merupakan partai yang berbasis ideologi ‘nasionalis regiligus’. Prabowo didukung Gerindra, PKS, PPP, PAN, Golkar, dan secara de facto Partai Demokrat. Prabowo yang semasa menjadi taruna Akabri di Magelang, pernah mendapatkan pengetahuan Islam dari tokoh DDII, Cholil Badawi, sekarang menjadi muara, berbagai kelompok Islam.

Kalangan Islam melihat Prabowo, sejak masih menjadi Danjen Kopassus, sudah menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam, sekarang nampaknya menjadi lokomotif bagi kalangan nasionalis dan Islam, menghadapi ‘monster’ Jokowi yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPPI.

Sehingga, antara Jokowi dengan Prabowo menjadi pertarungan antara kubu : ‘Merah dengan Hijau’.

Inilah beberapa dosa Mega, Jokowi dan PDIP terhadap umat Islam, dan sikapnya yang konsisten PDIP yang tidak pernah mengakomodasi kepentingan golongan Islam sepanjang sejarah. Bahkan, sejak zamannya Bung Karno. Bung Karno pernah membubarkan Konstituante dan mengembalikan kepada UUD’45, membubarkan Partai Masyumi, dan memenjarakan para tokoh Masyumi, termasuk Moh.Natsir, Moh.Roem, Prawoto Mangkusasmito, Isa Anshori.

Soekarno lebih dekat kalangan komunis dibandingkan dengan kalangan Islam, sekalipun Soekarno pernah menjadi murid SKM.Kartosuwiryo. Soekarno pula yang menghukum mati tokoh Kartosuwirjo, yang berjasa menyelamtkan RI, saat menghadapi agresi Belanda. Ketika Mega berkuasa, tidak pernah mengakomodasi kepentingan golongan Islam.

Pertama, diantaranya anggogta DPR PDIP yang sebagian besar banyak kalangan nasionalis sekuler dan phalangis (kristen), selalu memblok (menghalangi) setiap undang-undang yang menjamin kepentingan umat Islam, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang sisdiknas.

Di era Mega pula, lahir undang-undang anti teroris, yang sampai sekarang masih digunakan memberangus aktifis Islam. Jika Jokowi menang akan diamandemen undang-undang anti teroris, karena dianggap tidak memadai lagi, khususnya dalam menghadapi ancaman teroris.

Sekarang, Jokowi belum menjadi presiden sudah memerintahkan melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid dengan cara ‘menginteli’ aktifitas masjid, terutama khutban Jum’at dan ceramah-ceramah di masjid-masjid. Ini hanya mengingatkan di masa Orde Baru, di mana semua aktifitas ke-Islaman, dimatai-matai oleh intel. PDIP mengulangi cara yang dikerjakan oleh rezim Orde Baru, yang sepanjang pemerintahannya melakukan repressi terhadap umat Islam.

Jokowi belum menjadi presiden, sudah keluar pernyataan resmi dari Ketua Bidang Advokasi Jokowi, yang dipimpin Ketua Komisi III, Trimedya Panjaitan (phalangis), yang akan menghapus peraturan daerah (Perda) yang berbau atau berkonotasi Syariah. Karena, menurut Trimedya Panjaitan, hanya boleh hidup di Indonesia satu prinsip hidup yang sesuai dengan Pancasila 1 Juni, yang menjadi doktrin ideologi PDIP.

Golongan Islam yang bercita-cita ingin melaksanakan keyakinan agamanya (Islam), nantinya akan menjadi musuh negaraan. Ketua Dewan Syuro PKB, KH.Abdul Aziz Mansyur, mengatakan kepada MetroTV, beberapa waktu yang lalu, bahwa hanya Jokowi yang dapat menyelamatkana aqidah umat Islam. Ini benar-benar sebuah penipuan terhadap umat dan rakyat Indonesia.

Dengan pernyataan KH.Abdul Aziz Mnsyur itu, seakan-akan Jokowi posisinya akan menjadi seorang ‘imam’ atau ‘amirul mukminin’, di dalam sebuah Daulah Islamiiyah.

Ketua Tim Bravo 5, DR.Alwi Shihab mengatakan, bahwa kalangan NU yang menentang Jokowi itu, sebagai pengkhianat dan Wahabi. Ini sebuah pernyataan yang sangat keras, dan mempunyai dampak yang sangat serius. Karena memposisikan Jokowi sebagai ‘sesuatu’ yang sifatnya mutlak.

Sama dengan kalangan NU dan umat Islam, yang tidak mendukung Jokowi sebagai kesalahan besar, dan bisa dikatakan sebagai ‘bughot’ (pengacau/pemberontak), dan berhak diperangi.

Tentu, yang paling penting lagi, pernyataan dari JK yang mengatakan penegakan Syariah Islam, sebagai langkah kemunduran dan keterbelakangan. JK yang sekarang menjadi bagian dari kepentingan dan politik ideologi PDIP.

Keberadaan JK di kubu PDIP dan mendukung Jokowi membuat umat Islam menjadi ragu mensikapi terhadap PDIP dan Jokowi. Inilah langkah strategis yang diambil PDIP, yang bertujuan mengacaukan terhadap sikap umagt Islam. JK menjadi ‘tameng’ PDIP menghadapi kalangan umat Islam. Wallahu’alam.

LARANGAN JILBAB SYAR'I BAGI GURU DARI 'MARKAS' PDIP JAWA TENGAH

Jawa tengah dikenal sebagai 'markas' PDIP. Sejak Pemilu dimasa reformasi PDIP selalu tampil sebagai pemenang. Hal ini diperkuat lagi dengan kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng beberapa waktu yang lalu, serta gubernur-gubernur dari PDIP sebelumnya.

Dengan dalih menegakkan disiplin, seorang pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memberikan teguran keras kepada guru yang memakai jilbab besar, sesuai syar’i. Bahkan, pejabat tersebut mengancam bahwa guru-guru yang memakai jilbab sesuai syar’i tidak akan akan dinaikkan pangkatnya.

Dua orang ibu guru di SD Selo 2, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, mengaku mendapatkan teguran keras karena memakai pakaian yang syar’i ketika mengajar. Teguran keras itu mereka terima dari Kabid TK dan SD Dinas Pendidikan, Margono, S.Pd, saat kunjungan pada waktu ujian sekolah kelas enam beberapa waktu lalu.

Sebagaimana dikutip dari kiblat.net, Margono mengatakan musuhnya banyak ketika mau menegakkan disiplin kepada para pegawai yang amburadul. Termasuk para guru yang memakai jilbab yang sesuai syariat Islam.

“Memakai jilbab yang gedhe seperti itu adalah tradisi Arab. Pakaian yang benar yang sesuai aturan di dinas, jilbab harus dimasukan ke baju. Kita jangan gampang ikut-ikutan seperti itu,” ujar ibu guru yang tidak mau disebutkan namanya itu, menirukan perkataan Margono.

Guru itu menambahkan bahwa teguran tersebut juga disertai ancaman tidak naik pangkat. “Kami diancam tidak naik pangkat,” ungkapnya.

Kepala SD Selo 2, Sutrisno, S.Pd, membenarkan adanya teguran keras tersebut. “Memang benar telah ada ‘pembinaan’ kepada seluruh pegawai di SD kami, saat kunjungan pejabat Dinas Pendidikan pada waktu ujian sekolah kelas 6,” kata kepala sekolah.

Menurut pengakuan Sutrisno, memakai jilbab yang sesuai syar’i sama sekali tidak mengganggu kinerja guru-guru itu. Bahkan keduanya pernah membawa anak didiknya mendapatkan juara 2 dan 3 pada lomba mata pelajaran di tingkat kecamatan.

Ketika dikonfirmasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, salah satu stafnya mengatakan bahwa memang sempat ada edaran dari pemerintah kabupaten tentang himbauan pakaian dinas. Dalam edaran itu di antaranya berisi aturan mengenai pakaian jilbab yang harus dimasukkan ke baju. Tetapi pelaksanaannya diserahkan dinas masing-masing dan aturan itu tidak kaku. [kiblatnet/salam-online/mh]

Mengapa PDIP Tolak Dolly Ditutup? Kejadian 9 Tahun Silam Ini Mungkin Bisa Menjawab

JAKARTA (Voa Islam) - Adanya penolakan resmi dari PDIP tentang ditutupnya sarang pelacuran Dolly, Surabaya sangat disayangkan oleh berbagai pihak, namun apabila melihat sepak terjang para politikus PDIP menjadi sebuah kewajaran mengapa mereka menolak.

Media online terkemuka di Indonesia yaitu detik.com pernah merelease sebuah berita pada Kamis, 31/03/2005 tentang apa yang terjadi ketika PDIP menggelar Konggres di Bali. Detik.com menuliskan judul : "Kongres PDIP Untungkan Pelacur".
 
Berikut isi lengkap beritanya :  

Kongres PDIP di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para pelacur. Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDIP yang melakukan transaksi sekk dengan para pelacur.

Sejak hari pertama kongres, sebagian penggembira dan utusan kongres PDIP memang tampak menyerbu kawasan pelacuran tak resmi di beberapa kawasan Sanur, Bali. Antara lain di Padang Galak, Pasiran, Belanjong, dan Semawang.

Kawasan pelacuran ini terkenal dengan tarif hemat. Sementara beberapa utusan kongres PDIP yang berkantong tebal memilih mendatangi kawasan pelacuran di kawasan wisata Kuta. Tempat ini dikenal sebagai kawasan pelacuran yang bertarif mahal.

Para penggembira kongres PDIP yang bermalam di lapangan Matahari Terbit, biasanya menghabiskan malam-malam indahnya di Pulau Dewata ini dengan mendatangi rumah-rumah pelacur di Padang Galak, yang berada di pinggir pantai Sanur itu. Mereka minum-minum, ngobrol, dan juga yang sampai melakukan transaksi dengan pelacur. Umumnya, mereka mencari ayam kampung (gadis Bali). Sayang, gadis Bali susah didapatkan. Soalnya, sebagian besar pelacur di daerah ini memang berasal dari daerah Banyuwangi dan sejumlah daerah dari Jawa Timur lainnya.

Menurut seorang pelacur di Padang Galak, Susi, kepada detikcom, Kamis (31/3/2005), dirinya telah melayani tiga orang yang merupakan tiga penggembira kongres PDIP. Sebenarnya banyak penggembira PDIP yang mendatangi dirinya. Tapi, banyak penggembira yang tidak membayar, karena pura-pura mabuk. Maklum, penggembira memang tidak berduit banyak.

Di kawasan pelacuran Padang Galak dan Pasiran, biasanya penggembira kongres berdatangan secara perorangan atau bergerombol. Karena sama-sama orang Jawa, transaksi pun lebih mudah.

Sementara penggembira di kawasan by pass Sanur memilih menyerbu beberapa rumah bordil di kawasan Semawang dan Belanjong. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan para wanita malam itu. Setiap rumah yang memiliki alamat berakhir huruf X, maka itu dipastikan rumah bordil.

Salah seorang pelacur di Semawang, Linda, mengaku melakukan transaksi dengan sejumlah penggembira dan utusan kongres. Bahkan, dia mengaku juga mendapat order untuk datang ke hotel tempat menginap para utusan. "Pokoknya ini berkahlah, karena lebih ramai dari hari-hari biasa," ungkapnya.

Sedangkan beberapa satgas Kongres PDIP yang berpakaian ala pecalang juga ketiban rezeki dari sejumlah utusan kongres. Seorang satgas, Putu Wardana, mengaku sempat beberapa kali menerima order dari para utusan kongres untuk mencarikan rumah bordil itu.

Putu pun mendapatkan rupiah yang lumayan. Sebagian utusan juga mencari kawasan pelacuran elit yang berada di kawasan Kuta. Bahkan, sejumlah utusan masih mengenakan ID card kongres saat mendatangi kawasan pelacuran elit di Kuta itu. Bagaiamana dengan moralita yangn sangat bobrok begitu mau membangun negara dan bangsa? (Islamedia/Voa Islam)

Gawat, Ada Dugaan PDI-P Melakukan Kecurangan Pemilu 9 April Lalu

Eng Ing Eng....

Ini dia modus kecurangan PDIP, yang pertama diduga sebelum pemilu kertas suara dicoblosin, kedua saat pemilu diadakan coblos massal, modus ketiga setelah pemilu gelembungkan rekap

Apakah bawaslu tutup mata dengan ini? Tiba-tiba angka PDIP di putusan KPU menjadi 27 persen.

Yuk kupas borok demokrasi satu persatu :

1) Salah satu bukti, ratusan surat suara sudah tercoblos, Pileg 

   

2) Markup di jumlah perolehan partai, ini modus kedua

 

3) Mark up dijumlah , ini modus ketiga ini bisa dilakukan dimanapun

 

4) Survei dan fakta membuktikan bahwa PDI P adalah partai terkorup dan nampaknya ingin kembali menang dengan cara korup, naudzubillah

 

5) Di Nias Selatan, Sumatera Utara lebih gila 2700 lembar dicoblos bersama dan sempat diabadikan video. Warga mencoblos 20-30 surat suara dan dibayar Rp. 100 ribu/suara. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

Temuan tim tabulasi..

LUAR BIASA..!!!

Melalui metode SCANING,di temukan kejanggalan di hampir setiap TPS.Jika ada Koreksi DATA,maka Rata-rata 2x selalu yang di Koreksi adalah "PDIP"

Ketidaksesuaian antara suara partai+suara caleg DENGAN TOTAL SUARA rata-rata 2X SELISIH 10 - 20 SUARA.

CONTOH : 5+2+2+5+3+1+1=19 DITULIS TOTALNYA = 39....

Yang dirubah hanya angka depannya saja,rata2 polanya seperti ini...
Intinya disetiap TPS rata2 PDIP mendaptkan suara 19 tapi dirubah 39..

6) Ada juga modus 'penumpang gelap' iklan di masa tenang, diantaranya laporan Center for Indonesian Reform (CIR) yang memprotes keras iklan politik terselubung yang dilakukan pada hari tenang dan pencoblosan.

Iklan terselubung tersebut adalah iklan produk sepatu New Era. Iklan sepatu "Pilih New Era HEBAT" berasosiasi dengan slogan PDIP

7) Kelalaian ada juga yang diam-diam disengaja karena rendahnya ancaman, pasalnya ancaman ada di Pasal 287 dan 312 UU Pemilu nomor 8/2012. Pasal 287 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahanya berita acara rekapitulasi perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Jika didenda paling banyak Rp 12 juta rupiah.

atau Pasal 311 mengatur: setiap orang yang dengan sengaja berita acara rekapitulasi perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta rupiah

Tak ridho dengan sistem curang, tak mengherankan golput meningkat

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu legislatif mencapai 75,3 persen dan yang tidak memilih atau golput 24,7 persen.
Demikian hasil perhitungan cepat yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network pada Rabu (9/4).

"Angka ini tertinggi sejak pemilu yang diadakan di zaman orde baru," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Hasbi dalam konferensi pers di kantor CSIS di Jakarta Pusat.

Dari sisi kuantitas, sambungnya, keikutsertaan pemilih berada dalam angka yang menggembirakan walaupun kita harus lihat juga ke depan bagaimana kualitas calon legislatif yang terpilih duduk di parlemen.

Inilah gambaran pemilu 2014. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif hari ini (9/4/2014)  hanya mencapai sekitar 63%, mengacu kepada suara masuk untuk pemilihan calon anggota DPR RI versi hitung cepat (quick count), dan  Lingkaran survei Indonesia sebesar 57%. Jadi kalau tingkat partispasi rakyat hanya 57% persen, berarti GOLPUT jumlahnya bisa mencapai 43%!

"Kalau mengacu pada tren tersebut, pemenang sebenarnya dari pemilu legislatif hari ini adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput yakni di atas sekitar 37%," kata Aji Alfarabi, peneliti LSI.

Hasil perolehan suara berdasarkan perhitungan cepat (quick count) untuk kursi DPR RI yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, posisi 3 besar hingga suara masuk sebanyak 40,5% pukul 15.35 WIB, PDI-P dan Golkar masih saling kejar-mengejar.

PDI-P memimpin dengan perolehan suara 19,52%, disusul Golkar 15,56%, serta Gerakan Indonesia Raya 11,78%.Hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Sebanyak 186 juta yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum dijadwalkan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014. Tetapi, diprediksi dari l86 juta rakyat itu, yang tidak menggunakan hak pilih jumlahnya bisa mencapai antara 30-40 persen.

Tercatat 200.000 calon legislatif akan dipilih para pemilih, terdapat 19.699 total kursi legislatif yang diperebutkan terdiri dari 560 kursi DPR RI, 132 kursi DPD, 2.112 kursi DPRD Provinsi dan 16.895 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Entah bagaimana mereka yang tidak terpilih? Padahal, sudah menghabiskan uang bermilyar-milyar. Stress.

Dengan sikap berontak rakyat terhadap partai politik dan para pemimpinnya itu, mereka menjadi sadar, tidak hanya mengumbar janji belaka. Karena di dalam al-Qur'an, dikatakan 'sesungguhnya dosa besar, apa yang kamu katakan, tetapi tidak kamu laksanakan (amalkan)'. Janji palsu sudah terbukti selama lima tahun. Makanya, rakyat banyak memilih  'GOLPUT'. [bunovita/adivammar/voa-islam.com]

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu legislatif mencapai 75,3 persen dan yang tidak memilih atau golput 24,7 persen.

Demikian hasil perhitungan cepat yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network pada Rabu (9/4).

"Angka ini tertinggi sejak pemilu yang diadakan di zaman orde baru," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Hasbi dalam konferensi pers di kantor CSIS di Jakarta Pusat. 

Dari sisi kuantitas, sambungnya, keikutsertaan pemilih berada dalam angka yang menggembirakan walaupun kita harus lihat juga ke depan bagaimana kualitas calon legislatif yang terpilih duduk di parlemen.

Inilah gambaran pemilu 2014. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif hari ini (9/4/2014)  hanya mencapai sekitar 63%, mengacu kepada suara masuk untuk pemilihan calon anggota DPR RI versi hitung cepat (quick count), dan  Lingkaran survei Indonesia sebesar 57%. Jadi kalau tingkat partispasi rakyat hanya 57% persen, berarti GOLPUT jumlahnya bisa mencapai 43%!

"Kalau mengacu pada tren tersebut, pemenang sebenarnya dari pemilu legislatif hari ini adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput yakni di atas sekitar 37%," kata Aji Alfarabi, peneliti LSI.

Hasil perolehan suara berdasarkan perhitungan cepat (quick count) untuk kursi DPR RI yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, posisi 3 besar hingga suara masuk sebanyak 40,5% pukul 15.35 WIB, PDI-P dan Golkar masih saling kejar-mengejar.

PDI-P memimpin dengan perolehan suara 19,52%, disusul Golkar 15,56%, serta Gerakan Indonesia Raya 11,78%.Hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Sebanyak 186 juta yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum dijadwalkan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014. Tetapi, diprediksi dari l86 juta rakyat itu, yang tidak menggunakan hak pilih jumlahnya bisa mencapai antara 30-40 persen.

Tercatat 200.000 calon legislatif akan dipilih para pemilih, terdapat 19.699 total kursi legislatif yang diperebutkan terdiri dari 560 kursi DPR RI, 132 kursi DPD, 2.112 kursi DPRD Provinsi dan 16.895 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Entah bagaimana mereka yang tidak terpilih? Padahal, sudah menghabiskan uang bermilyar-milyar. Stress.

Dengan sikap berontak rakyat terhadap partai politik dan para pemimpinnya itu, mereka menjadi sadar, tidak hanya mengumbar janji belaka. Karena di dalam al-Qur'an, dikatakan 'sesungguhnya dosa besar, apa yang kamu katakan, tetapi tidak kamu laksanakan (amalkan)'. Janji palsu sudah terbukti selama lima tahun. Makanya, rakyat banyak memilih  'GOLPUT'.

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/11/29816/csis-golput-pemilu-2014-tertinggi-sejak-zaman-suharto/#sthash.XWOgwkR9.dpuf