Haramkan Jokowi-JK, FUUI Dituding Sesatkan Umat

Selasa, 01 Juli 2014, 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah menilai, umat sudah semakin hafal dengan kelompok/forum yang muncul musiman.

"Pada saat-saat penting, kelompok atau forum itu bukan melakukan pencerahan, tetapi justru penyesatan," ujar Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Imam Addaruqutni saat dihubungi Republika, Selasa (1/7) malam.

Imam berharap, umat Islam untuk tetap semakin cerdas dan bijak dalam menentukan sikap.

Karena yang maslahat bagi umat adalah pilihannya sendiri. Bukan fatwa, hujatan, atau pembodohan oleh orang atau kelompok atau forum apa pun.

Imam menyatakan hal ini menanggapi maklumat haram yang dikeluarkan oleh Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) untuk memilih Joko Hari Widodo
-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam pilpres mendatang.

Alasannya, pasangan itu dianggap meresahkan dan mengancam eksistensi umat Islam. Pasangan nomor urut dua itu juga dinilai berpotensi menciptakan iklim sentimen keagamaan yang dapat bermuara pada konflik horisontal.

Komentarku ( Mahrus ali ):
Dalam masalah pilpres saja umat Islam sudah tidak bisa bersatu padu, malah berpecah belah. Apalagi nanti di lapangan jihad. Ini karena apa ? Mungkin kepentingan, golongan atau uang bukan agama Islam yang didahulukan. Bukan Rida Allah yang di cari, tapi kepuasan nafsunya.
Memang kedua capres itu thaghut, bukan pimpinan yang akan menegakkan ajaran al quran tapi menegakkan hukum Belanda. Tapi kita ini menghindari capres yang lebih berbahaya kepada Islam dan lebih bermanfaat kepada kekufuran. Penilaian saya , capres kedua ini yang harus di hindari dan capres ke satu yang saya pilih.

Gedung Dakwah Muhammadiyah Dibakar

 

SURYA Online, LAMONGAN - Gedung Dakwah Muhammadiyah Cabang Brondong Lamongan dibakar orang, Kamis (22/8/2013) dini hari.
Rudiono (30), warga Sedayulawas yang diduga sebagai pelaku pembakaran berhasil ditangkap massa dan diamankan petugas.
Sebelum kejadian, di tembok bangunan bagian depan terdapat tulisan Ketimbang Suwung (dari pada tak terpakai kosong, Red). Diyakini, tulisan itu sebagai mata rantai sebelum aksi pembakaran.
Pembakaran diketahui kali pertama oleh saksi, Ghofar (40), yang rumahnya bersebelahan dengan Gedung Dakwah Muhammadiyah. Saat itu ia sedang di luar rumah dan mendengar ada suara kaca pecah. Iapun mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. Ternyata ada seseorang yang sedang memecah kaca dan menendangi pintu depan Gedung Dakwah.
Saksi terus memperhatikan gerak–gerik pelaku meski dalam keadaan gelap. Selang beberapa saat, pelaku berhasil masuk ke dalam setelah menjebol pintu Gedung Dakwah.
Tak lama kemudian, Ghofar dikagetkan ada api yang berkobar dari dalam gedung. Ghofar kemudian berlari keluar rumah memberitahukan kepada warga kalau Gedung Dakwah Muhammadiyah dibakar orang.
Spontan banyak warga berdatangann ke lokasi kebakaran dan sebagian lainnya meminta bantuan unit PMK Paciran. Sebelum mobil PMK sampai, warga mengupayakan pemadaman dengan peralatan seadanya, termasuk menyiramkan pasir laut dan air ke titik kebakaran.
Ketika warga gotong-royong berusaha memadamkan api, ada seseorang dari dalam gedung berusaha lari keluar. Kecurigaan Ghofar dan warga benar, kalau gedung itu dibakar.
Sebelum lari jauh, pelaku berhasil ditangkap massa. Beruntung pelaku tidak sampai dihakimi warga bersamaan datangnya sejumlah anggota Polsek Brondong ke lokasi.
Akibat kebakaran tersebut, 233 kursi ludes, kusen pintu, jendela dan satu tiang kayu jati.
”Kita masih mengembangkan tentang segala kemungkinan yang melatarbelakangi mengapa pelaku nekat membakar ratusan kursi yang ada di dalam gedung,” kata Kasat Reskrim AKP Hasran dikonfirmasi Surya, Kamis (22/8/2013) siang.
Sementara Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) , Yasir Yazid menegaskan, peristiwa pembakaran itu murni tindakan kriminalitas dan tidak ada kaitan dengan organisasi garis kanan atau asumsi negatif lain.
”Aparat penegak hukum harus memroses dan mengambil langkah hukum sesuai hukum yang berlaku dan jangan sampai menjadi isu sarah,” tegasnya seraya meminta polisi segera merespon kejadian secara persuasif dengan solusi yang cerdas berdasarkan fakta dan bukan asumsi semata.

Muhammadiyah Akan Kawal Bangsa Moro Menuju Pemerintahan Islam

JAKARTA (VoA-Islam) – Percaya atau tidak, jika tuntutan bangsa Moro di Filipina Selatan sebelumnya menghendaki kemerdekaan, kini dikabarkan lebih memilih otonomi khusus, seperti halnya di Aceh. Perundingan demi perundingan menghasilkan sebuah kesepakatan yang menghantarkan Bangsa Moro kepada Pemerintahan Islam. Akankah terwujud?

Setelah melalui pertikaian berdarah selama 40 tahun, dan berbagai upaya perundingan perdamaian sejak tahun 1996, akhirnya dalam Perundingan Perdamaian putaran ke-32 antara Panel Perunding Pemerintah Filipina dan Panel Perunding MILF (Front Pembebasan Islam Moro) di Kuala Lumpur (pada tanggal 2-7 ktiober 2012), akhirnya telah berhasil disepakati satu framework of Agreement atau “Kerangka Persetujuan”.

Demikian terungkap dalam konferensi pers di secretariat PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62, Jakarta-Pusat, Selasa (9/10) siang. Hadir dalam jumpa tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Sudibyo Markus (Wakil Ketua Hubungan Internasional PP Muhammadiyah), Rifqi Muna (Litbang), dan Rudi Iskandar.

Keberhasilan mencapai kesepakatan perdamaian dalam perundingan damai putaran ke-32 yang berakhir pada Ahad siang dan dipimpin oleh fasilitator Tengku Dato Abdul Ghaffar dari Kantor Perdana Menteri Malaysia. Atas kesepakatan itu, disampaikan secara luas ke dunia internasional oleh Presiden Filipina Benigno Aquino, pada hari Ahad itu juga, langsung dari Istana Malacanang di Manila.

Kesepakatan damai yang dicapai pada hari Ahad di Kuala Lumpur tersebut dapat tercapai berkat komitmen dari berbagai pihak, sejak dari Presiden Aquino sendiri yang telah bersedia langsung bertemu secara rahasia dengan Ketua MILF Murad Ibrahim di Tokyo pada tanggal 4 Agustus 2011. Sikap saling memberi dan menerima dari kedua Panel Perunding dari Pemerintah Filipina yang dipimpin oleh Mervic Leonen dan Panel Perunding MILF yang dipimpin Muhagher Iqbal.

Berkat keuletan fasilitator Malaysia serta pendampingan dari Internasional Contact Group (ICG), dimana Muhammadiyah merupakan salah satu anggota, disamping The Henry Dunant Centre(Geneva), The Asia Foundation (Manila), dan Conciliation Resource (UK) serta perwakilan dari empat negara, yakni Inggris, Jepang, Turki, dan Saudi Arabia.

Kerangka persetujuan antara Pemerintah Filipina dan MILF tersebut terdiri atas 9 bab, yang meliputi (I) Pembentukan Pemerintahan Bangsa Moro, (II) Pembentukan Basic Law bagi Bangsa Moro, (III) Political Sharing, (IV) Revenue dan Wealth Sharing, (V) Perluasan Wilayah, (VI) Hak-hak Dasar Bangsa Moro, (VII) Pelaksanaan Mekanisme Transisi, (VIII) Normalisasi, dan (IX) hal-hal lain.

Kesepakatan melalui “Kerangka Persetujuan” yang berisikan berbagai kesepakatan dasar ini, lebih menguntungkan daripada kesepakatan yang gagal pada bulan Agustus 2008, apa yang disebut Memorandum of Agreement of the Ancestral Domain (MOA AD) yang dibatalkan oleh Mahmakah Agung Filipia dan menyebabkan perang terbuka terbesar yang pernah terjadi di zaman modern, yang menyisakan 900 ribu pengungsi di Mindanao.

Beberapa hal penting, tapi belum tuntas disepakati antara lain, Hubungan antara Pemerintah Moro dalam format kementerian dengan Pemerintah Pusat, masalah posisi kepolisian Bangsa Moro, masalah hubungan antara Mahkamah Agung/Pengadilan Umum dengan Mahkamah Syariah, juga dalam perhimpunan seumber-sumber keuangan bagi Bangsa Moro dan lain-lain.

Dalam masa transisi disepakati akan dibentuk Komisi Transisi yang terdiri atas 7 orang wakil pemerintah Filipina dan 8 orang wakil Bangsa Moro, termasuk ketuanya, yang akan bekerja sampai bulan Mei 2015, dengan tugas membuat Basic Law Bangsa Moro dan sejak Mei 2015 hingga 2016 akan dibentuk Pemerintahan Sementara dalam format kementrian.

Segera setelah “Kerangka Persetujuan” ini ditandatangani oleh kedua Panel Perunding di depan Presiden Filipina pada tanggal 15 Oktober 2012, maka tugas ICG yang semula melaksanakan peran pendampingan dalam Perundingan Damai, akan beralih menjadi peran pemantau atau monitoring, bersama lembaga lainnya, yakni International Monitoring Team (IMT), dimana Pemerintah Indonesia juga terwakili disana, disamping dari European Union, Malaysia, dan Brunei.

Sementara itu Muhammadiyah sudah menyusun Road Map Muhammadiyah 2020, dimana Muhammadiyah akan mengambil peran dalam memajukan Bangsa Moro di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Desastian

(nahimunkar.com)

Komentarku ( Mahrus ali): 

Bila benar mendirikan pemerintahan Islam, itulah langkah yang perlu didukung bukan dihalangi atau dimnipulasi atau ditipu daya. Langkah menuju negara sariat bukan menuju negara yang menginjak sariat cocok dengan ayat:

 وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.[1]

Di ayat lain, Allah menyatakan :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.[2]

---

[1] Al maidah  49

[2]  40 Yusuf