Fatwa MUI Wajibkan Umat Pilih Kepala Daerah yang Muslim

Skalanews - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020, KH. Ma'ruf Amin mengatakan hasil Munas IX MUI yang digelar di Surabaya telah menelurkan 15 rekomendasi yang akan diserahkan ke pemerintah.

"Rekomendasi ini akan segera dikirimkan dan minta perhatian dari pemerintah," kata Ketua MUI Pusat, KH. Ma'ruf Amin saat di Surabaya, Kamis (27/8).

Pria yang juga baru terpilih sebagai Rais Am PB NU ini mengatakan ke-15 rekomendasi hasil Munas yang berupa fatwa itu diantaranya mewajibkan umat Islam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah yang muslim. "Hanya imbauan agar umat tak bingung. Namun, demikian harus lihat konstitusi yang ada," jelasnya.

Selain itu, rekomendasi lainnya, kata Ma'ruf Amin adalah minta aparat menindak tegas pelaku segala bentuk kegiatan yang mengancam kehidupan beragama dan bernegara, serta merekomendasi penyelesaian secara hukum serta pembangunan kembali bangunan fisik akibat kerusuhan Tolikara, Papua.

Tak hanya, sambung Ma'ruf Amin, MUI juga minta pemerintah dan DPR melakukan pengaturan dan peninjauan kembali terhadap UU dan regulasi yang merugikan rakyat Indonesia seperti UU Migas, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Penanaman Modal dan lainnya, serta minta pemerintah melakukan reformasi agraria atau redistribusi lahan pertanahan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan untuk kepentingan rakyat.

"MUI juga mendesak pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tata ruang dan wilayah agar tetap Islami dan terjadi atribut-atribut, budaya, dan warisan tradisi keislaman," terangnya.

Sementara itu, Ketua Tim pembuat rekomendasi, Abdusshomad Buchori menambahkan dalam 15 rekomendasi tersebut, MUI juga merekomendasi untuk adanya hukuman mati bagi pelaku mega korupsi dan bandar narkoba.

"Kami juga minta presiden tidak memberikan grasi dan tidak memberikan remisi terhadap narapidana narkoba," tandasnya. (Wahyu/bus)

Pemerintah Hentikan Bantuan Dana untuk MUI

JAKARTA — Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan mengatakan, lembaganya sudah tidak lagi mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pada tahun anggaran 2015 ini.
“Iya, selama 2015 ini kami tidak dapat lagi (dana dari pemerintah),” kata Amirsyah, Kamis (12/3). Sementara ini, untuk menanggulangi dana operasional MUI, pengurus memberdayakan dana swadaya dari masyarakat serta dana patungan antara kiyai-kiyai di MUI.

Ia menyebut meskipun MUI tidak lagi mendapat dana dari pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, MUI tetap mampu menyelenggarakan dua agenda besar. Yaitu acara peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram pada Oktober tahun lalu di Istora Senayan Jakarta. Yang terbaru, kata Amirsyah, MUI Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada Februari, lalu.
Agenda itu terselenggara atas biaya dari dana swadaya dan hasil patungan para kiyai di MUI. Meski terbatas biaya, agenda itu menghasilkan Risalah Yogyakarta.
“Alhamdulillah tanpa dana pemerintah MUI tetap mampu selesaikan dua agenda besar dari dana masyarakat. Alhamdulillah umat masih percaaya kepada MUI,” ujar Amirsyah.
Meski tak lagi mendapat dana dari pemerintah, Amirsyah menegaskan tidak akan membuat MUI bergerak lambat dalam melakukan tugas-tugas pokoknya dalam urusan umat. Sebab, ia menyebut MUI adalah dari umat, oleh umat dan untuk umat. Mengenai ada atau tidak nya dana bantuan dari pemerintah, Amirsyah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pimpinan dan juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI.
REPUBLIKA.CO.ID

Densus 88 Dapat Dana Rp 1,9 Triliun

JAKARTA – Ancaman terorisme yang kian nyata membuat pemerintah merasa perlu untuk memperkuat pasukan antiteror. Dana fantastis pun siap digelontorkan untuk satuan penumpas teroris, Detasemen Khusus (Densus) 88
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp 1,9 triliun untuk itu.
“Sebelumnya, saya sudah lapor Presiden (Jokowi), tadi lapor Wapres (Jusuf Kalla), sudah setuju,” ujarnya setelah bertemu Wapres Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden kemarin (16/2).
Luhut menilai, selama ini Densus 88 yang berada di jajaran Polri kurang mendapatkan dana yang memadai untuk mendukung kegiatan maupun personelnya. Karena itu, pemerintah ingin memberikan alokasi khusus agar bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Anggarannya akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2016,” katanya.
Secara teknis, dana tersebut akan dimasukkan dalam alokasi anggaran Polri sebagai induk Densus 88. Dengan catatan, anggaran Rp 1,9 triliun khusus dialokasikan untuk pasukan berlambang burung hantu itu. Luhut tidak ingat detail anggaran yang diberikan Polri kepada Densus 88 pada 2016 ini.
“Tidak terlalu besar. Makanya, kami nilai harus ditambah,” lanjutnya. Sebelumnya, Polri pernah memublikasikan anggaran Densus 88 pada 2011 sebesar Rp 60 miliar.
Lantas, untuk apa saja dana Rp 1,9 triliun tersebut? Menurut Luhut, dana itu akan dialokasikan untuk memperkuat Densus 88, mulai peremajaan alat persenjataan atau intelijen, peralatan pendukung, remunerasi atau tambahan gaji, pelatihan, hingga fasilitas asrama untuk sekitar 400 personel Densus 88.
“Saya kira mereka pantas mendapatkan itu,” ujarnya.
Misalnya, untuk remunerasi, kata Luhut, selama ini banyak anggota Densus 88 yang bertugas berbulan-bulan di luar kota sehingga harus berpisah dari keluarga. Risikonya pun besar karena harus siap mengorbankan nyawa saat berhadapan dengan teroris.
“Saya lihat Densus 88 sejak berdiri di sana (kondisinya) menyedihkan,” katanya.
Pernyataan untuk memperkuat Densus 88 dengan menambah anggaran sudah dilontarkan Luhut saat rapat kerja dengan Komisi III DPR Senin (15/2). Di situ, Luhut menyoroti peralatan Densus 88 yang kurang memadai sehingga harus diperbarui. “Supaya lebih canggih,” ucapnya.
Sebagai gambaran, persenjataan standar Densus 88 saat ini, antara lain, senapan serbu Colt M4, senapan serbu Steyr AUG, senapan penembak jitu Armalite AR-10, serta Shitgun Remington 870.
Bukan hanya anggaran untuk Densus 88. Luhut mengatakan, pemerintah juga berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk program kontraterorisme. Misalnya, kegiatan deradikalisasi di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan menggandeng sejumlah organisasi keagamaan. Namun, besaran anggarannya belum ditentukan.
“Mudah-mudahan bisa direalisasikan tahun ini,” ucapnya. (owi/idr/c6/kim/flo/jpnn)