Suap Reklamasi Semakin Deras,Saling Bantah Polri/TNI dan Ahok Perihal Sumber dana Penggusuran Kalijodo,Ternyata Bukan dari APBD Tapi Dari Podomoro

 

Aparat gabungan TNI-Polri melakukan operasi penyakit masyarakat di Kalijodo

RMEDIA,Jakarta--Polda Metro Jaya membantah mendapatkan bantuan pembiayaan dari PT Agung Podomoro Land, saat membantu pengamanan dalam penertiban kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Polda Metro Jaya dalam pengamanan penertiban di Kalijodo tidak pernah menerima bantuan dari manapun," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono, Kamis, 12 Mei 2016.

Menurut Awi, dalam pengamanan tersebut, personel Polda Metro menggunakan dana DIPA kontijensi. "Itu pakai dana kontijensi pengamanan. Jadi tak ada itu bantuan," katanya.

Baca : ( Ahok : Dana Penggusuran Tak Selalu dari APBD, Dana Kalijodo Dikeluarkan APL Sepenuhnya Tidak Berasal dari APBD  )

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga membantah kabar PT Agung Podomoro Land mengucurkan dana Rp6 miliar untuk membiayai penertiban lokalisasi Kalijodo.

"Enggak kalau itu, Kalijodo (revitalisasi) justru Sinar Mas Land. Tapi, kalau dia (podomoro) ada keluarkan uang, mungkin untuk jalan inspeksi segala macam," kata Ahok, di sela peresmian Ruang Terbuka Publik Raman Anak (RTPRA) di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 12 Mei 2016.

Menurutnya, semua biaya operasional saat penertiban di Jakarta menggunakan dana APBD. Termasuk untuk kepolisian dan TNI yang ikut mengerahkan bantuan. "Kita ada APBD ada Rp250 ribu per petugas. Per hari uang makan Rp38 ribu," ujarnya.

Baca : ( KPK Usut Dugaan Barter Penggusuran Kalijodo Yang Dibiayai Podomoro Land Demi Izin Reklamasi )

Untuk diketahui, beredar isu ada barter antara Pemprov DKI dengan PT Agung Podomoro Land dalam membiayai penertiban kawasan Kalijodo. Sebagai gantinya DKI bakal menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang dibebankan pada pengembang 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

PT Agung Podomoro Land menggelontorkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mengerahkan 6.000 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP,

Baca : ( KPK Kantongi TSK Baru Kasus Suap Reklamasi ,Beredar Nama Gubenur DKI di Kalangan Penyidik Yang Masih Dirahasiakan )

Kepolisian dan juga TNI. Keterlibatan Podomoro dalam penertiban Kalijodo terkuak setelah KPK menggeledah kantor raksasa properti itu dan menemukan dokumen proyek pada 1 April lalu.[vv]

Artikel Terkait