Koordinator LSM Nonpartisan Center,
Yudistira Trisula Trisakti, menyerukan agar Komisi Pembernatasan Korupsi
(KPK) dibersihkan dari kepentingan asing dan kepentingan karier pribadi
Abraham Samad untuk menjadi Jaksa Agung RI. “Langkah KPK menangkap para
koruptor dari pimpinan Parpol patut didukung. Penetapan Suryadarma Ali
sebagai tersangka korupsi haji adalah langkah hukum tepat. Namun,
belakangan tersiar kabar, Abraham Samad telah menunggangi KPK untuk
tujuan-tujuan pribadi, menjadi Cawapresnya Jokowi (yang akhirnya gagal),
dan kini telah deal untuk jadi JAKSA AGUNG bila pasangan Jokowi-JK
terpilih di Pilpres,” duga Yudistira dalam rilisnya, Jumat 23 Mei 2014.
Oleh karena itu, Yudistira menengarai apabila KPK saat ini sedang ditumpangi dua kepentingan. Pertama, kepentingan pribadi Abraham yang telah deal dengan Jokowi-JK untuk diangkat menjadi Jaksa Agung RI. “Dalam hal ini, mentalitas Abraham tak berbeda dengan Jokowi, keduanya adalah pemburu jabatan, rela meninggalkan jabatan yang telah dipercayakan demi meraih jabatan yang lebih tinggi. Abraham kini sedang diselidiki Komite Etik KPK karena bermanuver politik untuk jadi Cawapres atau Jaksa Agung bila Jokowi terpilih,” tuturnya.
Baik Jokowi maupun Abraham, lanjut dia, KEDUANYA LAYAK MENJADI OBJEK REVOLUSI MENTAL, UNTUK DICUCI MENTALNYA DARI VIRUS MENTAL TAMAK TERHADAP JABATAN.
Kedua, jelas Yudistira, kepentingan yang menunggangi KPK adalah kepentingan modal asing, IMF, WB, Amerika, Inggris, dan lain-lain. “KPK dapat bantuan dana besar dari IMF dan World Bank. Duta Besar USA sering bolak balik ke KPK untuk lakukan tekanan politik. KPK tak sentuh kejahatan pajak yang libatkan perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, dan lain-lain,” ungkapnya.
“Kita tahu bahwa Prabowo adalah satu-satunya Capres yang berani katakan akan melakukan nasionalisasi asset asing, yg membuat kekuatan asing, seperti Amerika ketakutan,” tambahnya.
Ia pun mendesak untuk menunjukan KPK nonpartisan, maka KPK harus segera ungkap kejahatan BLBI, korupsi Effendi Simbolon dan Olly Dodokambe, korupsi yang melibatkan Muhaimin Iskandar, kejahatan pajak perusahaan asing. “BERSIHKAN KPK DARI ANASIR ASING! TANGKAP KORUPTOR BLBI, DAN PERUSAHAAN ASING YANG MERAMPOK KEKAYAAN ALAM SECARA ILEGAL!” serunya pula.
Menurutnya, Indonesia harus bebas korupsi. “Tapi kita menolak jika lembaga pemberantas korupsi disalahgunakan menjadi alat intelijen asing dalam rangka mengaamankan kepentingan mereka dan menghancurkan nasionlisme Indonesia,” tegansya.
Ia menilai, KPK telah menjadi senjata ampuh pihak asing khususnya Amerika Serikat (AS) menghajar anasir anasir nasionlis di Indonesia yang dipandang berpotensi menggangu kepentingan AS. “Negara adi daya ini menempatkan FBI di dalam KPK. The FBI Legal Attaché conducts joint, parallel investigations with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK),” bebenrya.
Oleh karena itu, menurutnya, wajar kenapa KPK hanya ahli dalam memata matai 24 jam kelompok-kelompok yang dianggap memusuhi AS, namun tidak mau menyetuh koruptor sumber daya alam yang melibatkan perusahaan asing, kasus Penjualaan gas Tangguh, Indosat, koruptor sektor keuangan yang melibatkan modal asing, kasus BLBI yang melibatkan IMF, Century yang melibatkan antek-antek asing di Indonesia. [KbrNet/Slm]
Source: edisinews.com
Oleh karena itu, Yudistira menengarai apabila KPK saat ini sedang ditumpangi dua kepentingan. Pertama, kepentingan pribadi Abraham yang telah deal dengan Jokowi-JK untuk diangkat menjadi Jaksa Agung RI. “Dalam hal ini, mentalitas Abraham tak berbeda dengan Jokowi, keduanya adalah pemburu jabatan, rela meninggalkan jabatan yang telah dipercayakan demi meraih jabatan yang lebih tinggi. Abraham kini sedang diselidiki Komite Etik KPK karena bermanuver politik untuk jadi Cawapres atau Jaksa Agung bila Jokowi terpilih,” tuturnya.
Baik Jokowi maupun Abraham, lanjut dia, KEDUANYA LAYAK MENJADI OBJEK REVOLUSI MENTAL, UNTUK DICUCI MENTALNYA DARI VIRUS MENTAL TAMAK TERHADAP JABATAN.
Kedua, jelas Yudistira, kepentingan yang menunggangi KPK adalah kepentingan modal asing, IMF, WB, Amerika, Inggris, dan lain-lain. “KPK dapat bantuan dana besar dari IMF dan World Bank. Duta Besar USA sering bolak balik ke KPK untuk lakukan tekanan politik. KPK tak sentuh kejahatan pajak yang libatkan perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, dan lain-lain,” ungkapnya.
“Kita tahu bahwa Prabowo adalah satu-satunya Capres yang berani katakan akan melakukan nasionalisasi asset asing, yg membuat kekuatan asing, seperti Amerika ketakutan,” tambahnya.
Ia pun mendesak untuk menunjukan KPK nonpartisan, maka KPK harus segera ungkap kejahatan BLBI, korupsi Effendi Simbolon dan Olly Dodokambe, korupsi yang melibatkan Muhaimin Iskandar, kejahatan pajak perusahaan asing. “BERSIHKAN KPK DARI ANASIR ASING! TANGKAP KORUPTOR BLBI, DAN PERUSAHAAN ASING YANG MERAMPOK KEKAYAAN ALAM SECARA ILEGAL!” serunya pula.
Menurutnya, Indonesia harus bebas korupsi. “Tapi kita menolak jika lembaga pemberantas korupsi disalahgunakan menjadi alat intelijen asing dalam rangka mengaamankan kepentingan mereka dan menghancurkan nasionlisme Indonesia,” tegansya.
Ia menilai, KPK telah menjadi senjata ampuh pihak asing khususnya Amerika Serikat (AS) menghajar anasir anasir nasionlis di Indonesia yang dipandang berpotensi menggangu kepentingan AS. “Negara adi daya ini menempatkan FBI di dalam KPK. The FBI Legal Attaché conducts joint, parallel investigations with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK),” bebenrya.
Oleh karena itu, menurutnya, wajar kenapa KPK hanya ahli dalam memata matai 24 jam kelompok-kelompok yang dianggap memusuhi AS, namun tidak mau menyetuh koruptor sumber daya alam yang melibatkan perusahaan asing, kasus Penjualaan gas Tangguh, Indosat, koruptor sektor keuangan yang melibatkan modal asing, kasus BLBI yang melibatkan IMF, Century yang melibatkan antek-antek asing di Indonesia. [KbrNet/Slm]
Source: edisinews.com
Artikel Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan