Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI
Jakarta Udar Pristono tidak ingin menjadi pesakitan sendiri.Dia
mengatakan di Balai Kota bahwa dirinya hanya menjalankan tugas
pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga
calon presiden dari PDIP, Nasdem dan PKB.
Kesaksian Udar, membuat ketar ketir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), elite PDIP mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja mengarahkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway sebesar 1,5 triliun rupiah itu kepada capres Jokowi.
Berbagai elemen Mahasiswa Jakarta dan LSM anti korupsi mendesak pihak Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini segera memeriksa Gubernur Joko widodo, bahkan KAMMI Jakarta mengultimatum Kejaksaan Agung agar Jokowi mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Meski pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka yakni Drajat Adhyaksa dan Setyo Tuhu yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan ini dianggap belum cukup. Sebab keduanya hanya pejabat eselon III.
Tidak mungkin nilai proyek sebesar 1,5 triliun hanya dikerjakan oleh pejabat bawahan saja tanpa diketahui oleh atasannya. PDIP menilai diseretnya nama Jokowi dalam kasus ini tidak fair. Politisi senior PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan “Kasus korupsi pengadaan Trans Jakarta sudah di politisasi, khususnya oleh lawan-lawan politik Jokowi. Belum apa-apa Jokowi telah dituduh ikut korupsi,” kata Eva. (Dull/SJ)
Kesaksian Udar, membuat ketar ketir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), elite PDIP mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja mengarahkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway sebesar 1,5 triliun rupiah itu kepada capres Jokowi.
Berbagai elemen Mahasiswa Jakarta dan LSM anti korupsi mendesak pihak Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini segera memeriksa Gubernur Joko widodo, bahkan KAMMI Jakarta mengultimatum Kejaksaan Agung agar Jokowi mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Meski pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka yakni Drajat Adhyaksa dan Setyo Tuhu yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan ini dianggap belum cukup. Sebab keduanya hanya pejabat eselon III.
Tidak mungkin nilai proyek sebesar 1,5 triliun hanya dikerjakan oleh pejabat bawahan saja tanpa diketahui oleh atasannya. PDIP menilai diseretnya nama Jokowi dalam kasus ini tidak fair. Politisi senior PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan “Kasus korupsi pengadaan Trans Jakarta sudah di politisasi, khususnya oleh lawan-lawan politik Jokowi. Belum apa-apa Jokowi telah dituduh ikut korupsi,” kata Eva. (Dull/SJ)
Artikel Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan