Kinerja Ahok Buruk: BPK Temukan Anggaran Bermasalah Rp30 Triliun

Jakarta, HanTer - Selain memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap penggunaan keuangan Pemerintan Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan 50 temuan senilai Rp30,15 Trilun. Dari temuan itu, sebanyak Rp41 miliar diantaranya terindikasi merugikan keuangan daerah.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dari Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 mengungkapkan, terdapat 50 temuan senilai Rp30,15 triliun atau separuh anggaran dari Peraturan Gubernur 2015 Rp69,28 Triliun.

Dari temuan Rp30 triliun tersebut, kata Pras, terdiri dari tiga temuan. Pertama, temuan yang berindikasi  kerugian daerah senilai Rp41 miliar. Kedua, kekurangan penerimaan daerah Rp5,8 miliar. Dan ketiga, administrasi Rp30,11 triliun,  dimana salah satunya berupa aset dinas pendidikan Rp15,2 triliun tidak dapat diyakini kebenarannya, dan aset lainnya yang belum validasi Rp14,5 Triliun.

BACA JUGA: Kejagung Kerahkan 13 Jaksa Untuk Periksa Berkas Ahok

"Ini bukti dari tidak ada niatan diri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memperbaik kinerja. Temuan-temuan ini dan opini WDP sudah yang ketiga kalinya terjadi dan berturut-turut," kata Prasetio Edi Marsudi melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Pras menjelaskan, sebagai seorang kepala daerah, Gubernur Ahok tidak bisa menjalankan pemerintahan seorang diri. Menurutnya, semua yang terlibat pembangunan harus diajak berkomunikasi dua arah, khususnya perangkat daerah yang berada langsung dibawahnya. Sehingga, temuan-temuan BPK yang mayoritas terdapat dalam kegiatan fisik tersebut tidak lagi ada pada penggunaan anggaran selanjutnya. 

Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta Pemprov DKI memperbaiki semua rekomendasi yang diberikan dari LHP BPK dalam dua bulan ke depan. Sebab, apabila tidak dilakukan, temuan-temuan tersebut akan bernasib sama dengan kegiatan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada anggaran perubahan 2014 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 Miliar. "Buka secara transparan apa temuan-temuan itu. Sehingga masyarakat dapat memakluminya," ujarnya.

Pengadaan

Artikel Terkait

Ahok

• Muhammadiyah Menangkan Soal UU Ormas, Ahok Tak Bisa Bubarkan FPI
• Ngeri......27 Desember, Pasukan Berani Mati Kepung Lokasi Sidang Ahok
• Dalam Sidang Ahok Masih Hina Al Quran, juga Fitnah Ulama dan Umat Islam sebagai Politisi Busuk
• vedio Nyahok ikut maulidan
• Ada Indikasi Korupsi, Usut Dana Bansos Rp10 Triliun yang Dikelola Ahok
• 400 miliar kemana ? , kasus Sumber waras
• MENGGEMPARKAN...!!! BEREDAR DATA & FAKTA Bangkitnya PKI - Ust. Drs. Alfian Tanjung M.Pd
• Waspada ! Jelang Pilkada DKI, Sudah Ditemukan 53.200 KTP Ganda Beredar di Ibukota
• Ternyata Serius, Warga Ciamis Sudah Mulai Jalan Kaki Ke Jakarta T_T
• Mereka semua penista agama
• Prijanto: Di DKI Ini Ada Korupsi Gede-gedean yang Melibatkan Ahok
• inilah bocoran informasi gerakan sistematis tim sukses ahok, umat islam harus tahu
• Kasus Ahok menurut BPK .Munarman SH
• Analisa Abdullah Hehamahua Soal Kasus Ahok
• Agar Ahok jatuh
• Ditolak Warga, PDIP Benarkan Ahok Lari Ketakutan dan Bersembunyi ke Gereja
• Inilah Berbagai Penghinaan Ahok Terhadap Islam Dan Umat Islam
• Aksi Pendukung Ahok Hanya Dihadiri Ratusan Orang dan Diguyur Hujan
• GELAR PERKARA: Kita Menang Telak, Kubu Ahok Kocar-kacir
• RIWAYAT Saksi Ahli Ulama Mesir:
• Akibat Penistaan Agama, PPP Kubu Djan Faridz Tarik Dukungan terhadap Ahok
• Ternyata! Ucapan Ahok Soal Al Maidah 51 Bukan Hanya di Kepulauan Seribu, Juga Dia Tulis dalam Bukunya
• Kini Muncul Gerakan Notaris dan PPAT Lawan Ahok! Ini Gubernur Kok Yah Banyak Musuhnya
• Ahok Mau Blusukan ATAU mau Berperang? (800 aparat, 1 Barracuda, 2 Water Canon dan puluhan gas air mata)