JK Tolak MUI Dirikan Lembaga Infaq dan Sedekah.

POSMETRO INFO - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat lembaga baru untuk mengelola potensi ekonomi umat. Islamic Development Fund - Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI) menampung zakat, infaq, dan sedekah dengan berbasis teknologi informasi. Namun lembaga ini ditolak oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) karena dianggap bukan bagian dari kerja MUI.

"Tugas utama MUI kan ada lima, seperti tadi meneruskan suatu warisan nabi, membuat fatwa, mengayomi umat, macam-macamlah, lima (tugas utamanya). Jangan keluar dari situ. Kalau majelis ulama membuat lembaga keuangan, semua lembaga keuangan punya risiko," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

Konsep yang dirancang oleh MUI tersebut disebut JK telah dikelola oleh lembaga amir zakat. Karena itu, MUI tidak perlu lagi membuat lembaga serupa.

"Jadi saya minta, pemerintah meminta atas nama pemerintah nih, tidak boleh MUI mempunyai. Jangan MUI menyelenggarakan, sudah banyak pengalaman NU gagal, Muhammadiyah gagal. MUI kemarin saja mendorong saja (mengeluarkan fatwa haram) soal perdagangan emas didemo," kata JK.

"Kembalilah kita ingin hormati lembaga umat tertinggi di Indonesia. Itukan MUI, jangan ikut dalam operasional. Itu kenapa saya tidak setuju," sambung JK dengan tegas.

Menurut JK, lembaga keuangan memiliki dua jalan, yaitu untung dan rugi. Jika nantinya lembaga dana MUI itu gagal, maka ketakutannya tidak ada yang berani bertanggungjawab.

"Kalau rugi bagaimana? Siapa mau tanggung gagal entar? Karena pengalaman, pengalaman di Islam itu begitu. kalau lazis sebut saja lazis tapi buat apa bikin lazis lagi, sudah ada Baznas dan lain lain," terangnya.

Bahkan JK meminta agar Presiden Jokowi tidak memberikan izin operasi kepada IDF MUI.

"Jangan diizinkan, kalau itu izinnya kan mesti dari Jokowi. Jangan," ujarnya.[detik]

Artikel Terkait