MK Jakarta Diuji Seperti MK Thailand, Beranikah?

 

Oleh: Herdi Sahrasad

nasional - Sabtu, 16 Agustus 2014 | 03:03 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra mendorong semangat moralMahkamah Konstitusi (MK) agar berani mengambil langkah substansial seperti di Thailand.
Hal itu disampaikan Yusril Ihza dalam sidang sengketa hasil pilpres 2014, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/8/2014). Menurutnya, MK harus berani mengambil langkah ke arah substansi seperti MK Thailand. “MK kita bisa dinilai hanya sebagai mahkamah kalkulator bila terjebak pada angka atau perolehan suara pilpres 2014,” tuturYusril.
Dalam memutus sengketa pemilu di negeri Siam, MK Thailand mengambil langkah substanstif, dengan menilai apakah pemilu konstitusional atau tidak. Menurut Yusril Ihza, hal itu terkait legalitas pilpres itu sendiri. Sehingga putusan MK tidak hanya dilihat berdasarkan perolehan suara, tetapi lebih kepada konstitusional.
MK jangan hanya jadi lembaga kalkulator karena hanya akan terjebak pada angka-angka. Padahal perolehan suara itu diyakini dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif.
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi Thailand beberapa waktu lalu memutuskan pemilihan umum yang digelar pada 2 Februari, sebaiknya ditunda. MK menyerahkan keputusan akhirnya ke tangan PM Yingluch Shinawatra dan komisi pemilihan umum.
Dalam hal ini, keputusan MK Thailand sungguh berdasarkan kehandalan profesi dan keadilan, tanpa intrik intrik politik maupun unjuk kedigjayaan lembaga masing masing yang merupakan keputusan adil dan benar secara hukum.
Keputusan MK Thailand yang menyerahkan teknis pelaksanaan dan kedaulatan kepada lembaga eksekutif adalah suatu keputusan yang egaliter dan sangat terpelajar. Hal tersebut juga bisa dicermati juga dari kesiapan rakyat Thailand untuk mengikuti pemilu yang diselenggarakan pemerintah/eksekutif berdasar jajak pendapat yang menyatakan 80 persen bersedia melakukannya.
MK Thailand juga menjatuhkan vonis bersalah atas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam kasus tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, MK memutuskan, PM Yingluck harus meletakkan jabatannya.
Berbagai kalangan masyarakat berharap MK Jakarta tak kalah dengan MK Bangkok, dan sebagai peradilan sengketa pilpres tidak menjadi lembaga penghitung suara yang terjebak dengan perolehan angka yang dihasilkan pihak bersengketa.
Yusril Ihza Mahendra menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) harus memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden (Sengketa Pilpres) 2014 secara adil dan bijaksana, agar presiden dan wakil presiden harus memerintah dengan legitimasi rakyat.
Tanpa adanya legitimasi rakyat, maka pemerintahan selanjutnya akan akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang juga akan memicu instabilitas politik nasional. Jika itu yang terjadi, maka bangsa dan negara ini yang bakal merugi. [berbagai sumber]

Artikel Terkait

Prabowo

• BLACKLIST Singapura Pada Jend. Suryo Prabowo Atas "Pesanan" Indonesia?
• Keputusan MK kebiasaan buruk praktik hukum negri ini.
• Sri Bintang Pamungkas : Prabowo Boleh Kalah, Tapi Jokowi Tidak Boleh Menang
• Prabowo-Hatta Akan Terus Memperjuangkan Keadilan Bagi Rakyat Indonesia
• Keputusan MK Bukan Kebenaran Mutlak dan Bersifat Keadilan Substantif
• Yusril: MK tak Akan Mampu Periksa Gugatan Pilpres Secara Mendalam
• Kopassus Indonesia: Jurnalis Asing Dikempesin Sampai Skak Mat!
• Pemenang Pilpres Belum Ada, AS Dukung Prabowo?
• Kemenangan Prabowo-Hatta Terbuka Lebar
• Pilpres 2014 Hasilkan Presiden-Wapres Palsu
• Yusril dan Saiful Mujani Terlibat Twitwar
• Sebut DPT Oplosan, Saksi Ahli Prabowo Tawarkan Audit Forensik
• Yusril: Prabowo Mungkin Benar, Cuma
• DPT Oplosan jadi Senjata Baru Prabowo-Hatta
• Tim Prabowo-Hatta: Yang Buka Kotak Suara Bukan KPU
• Indikasi Kecurangan Pilpres 2014 Semakin Jelas
• Gerindra Desak Polri Tangkap Husni Kamil Manik
• 45 Ribu Pemilih di Tangsel 'Nyoblos' Tanpa KTP
• Semakin Terbukti Dicurangi Elektabilitas Prabowo-Hatta Kian Naik
• Prabowo-Hatta Berpeluang Menang di MK
• Bawaslu: Tidak Etis KPU Buka Kotak Suara tanpa Perintah MK
• Pembongkaran Kotak Suara Bukti Kecurangan Pilpres?
• Australia Alami Prabowo-Phobia
• Hasil Pilpres 2014 Terindikasi Banyak Kecurangan