Merdeka.com - "Para pendukung
#JKWJK diharapkan membawa alat perekam saat ceramah salat Jumat, jika ada
kampanye hitam bisa dilaporkan dan jadi alat bukti," begitu kicauan akun
Twitter @news_pdip Rabu dua pekan lalu. Melalui akun Twitter itu, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginstruksikan para pendukung pasangan
Joko Widodo dan Jusuf Kalla merekam khotbah Jumat.
Sehari kemudian, perintah mengawasi khotbah Jumat datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jakarta Timur William Yani melalui akun itu. Dia menulis agar kader partai beragama Islam mengawasi materi disampaikan khatib saban Jumat.
"Ketua DPC PDIP Jaktim instruksikan khusus kpd kader dan pendukung #JKWJK muslim utk salat Jumat besok dan memantau penceramah jumatan," tulis William. Sayang saat dimintai konfirmasi Jumat pekan kemarin, William mengaku sedang melayat. Hingga artikel ini dilansir, dia tidak membalas pesan singkat dikirim merdeka.com.
Ramai menjadi gunjingan, akun @news_pdip langsung dinon-aktifkan. Instruksi itu menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia cabang Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Ketua DMI Surabaya Arif Afandi, khotbah Jumat tidak berisi provokasi dan kepentingan politik, namun memberikan pencerahan iman kepada jamaah. Jadi sepatutnya, khatib Jumatan harus menggunakan masjid untuk menciptakan kedamaian dan mengajarkan Islam untuk mengayomi umat.
"Kalau provokasi untuk melakukan kebaikan, itu memang ada. Karena tujuan khotbah adalah mengajak umat Islam berbuat baik dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan," kata Arif saat dihubungi melalui telepon selulernya Senin pekan kemarin.
Arif yakin para khatib dalam menyampaikan ceramah agama paham betul batas-batas antara materi agama dan kampanye politik. Dia pun tidak setuju jika pihak tertentu menganggap khotbah Jumat bagian dari provokasi politik.
Dia menentang jika ada instruksi mengawasi masjid-masjid, khususnya saat khotbah Jumat. Hal itu bisa mengakibatkan ketidaknyamanan umat Islam dalam menjalankan ibadah. "Apakah agama lain juga nyaman ketika tempat ibadahnya diawasi karena penceramahnya dianggap memprovokasi jamaah? Tentu tidak, sama dengan umat Islam yang rumah-rumah ibadahnya diintimidasi pihak lain," ujar Arif.
Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus calon Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla ikut berkomentar dan mendukung sikap juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari. Politikus PDIP ini gencar menyikapi adanya kampanye hitam di masjid seperti terjadi belakangan ini.
Kalla berpesan agar masyarakat melaporkan ke pihak berwenang jika penggunaan masjid sebagai tempat kampanye negatif. Menurut dia, masjid merupakan tempat suci seharusnya dijaga untuk melakukan ibadah saja.
"Faktanya bukan begitu. Yang dikatakan Eva, ada laporan dari jamaah masjid di Jakarta Timur tentang ada yang memakai masjid untuk kampanye hitam," tutur Kalla. "Karena itu, dia mendorong jamaah masjid tahu pembicaraan atau khotbah melanggar hukum, silakan menyampaikan ke pengurus masjid."
Sehari kemudian, perintah mengawasi khotbah Jumat datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jakarta Timur William Yani melalui akun itu. Dia menulis agar kader partai beragama Islam mengawasi materi disampaikan khatib saban Jumat.
"Ketua DPC PDIP Jaktim instruksikan khusus kpd kader dan pendukung #JKWJK muslim utk salat Jumat besok dan memantau penceramah jumatan," tulis William. Sayang saat dimintai konfirmasi Jumat pekan kemarin, William mengaku sedang melayat. Hingga artikel ini dilansir, dia tidak membalas pesan singkat dikirim merdeka.com.
Ramai menjadi gunjingan, akun @news_pdip langsung dinon-aktifkan. Instruksi itu menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia cabang Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Ketua DMI Surabaya Arif Afandi, khotbah Jumat tidak berisi provokasi dan kepentingan politik, namun memberikan pencerahan iman kepada jamaah. Jadi sepatutnya, khatib Jumatan harus menggunakan masjid untuk menciptakan kedamaian dan mengajarkan Islam untuk mengayomi umat.
"Kalau provokasi untuk melakukan kebaikan, itu memang ada. Karena tujuan khotbah adalah mengajak umat Islam berbuat baik dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan," kata Arif saat dihubungi melalui telepon selulernya Senin pekan kemarin.
Arif yakin para khatib dalam menyampaikan ceramah agama paham betul batas-batas antara materi agama dan kampanye politik. Dia pun tidak setuju jika pihak tertentu menganggap khotbah Jumat bagian dari provokasi politik.
Dia menentang jika ada instruksi mengawasi masjid-masjid, khususnya saat khotbah Jumat. Hal itu bisa mengakibatkan ketidaknyamanan umat Islam dalam menjalankan ibadah. "Apakah agama lain juga nyaman ketika tempat ibadahnya diawasi karena penceramahnya dianggap memprovokasi jamaah? Tentu tidak, sama dengan umat Islam yang rumah-rumah ibadahnya diintimidasi pihak lain," ujar Arif.
Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus calon Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla ikut berkomentar dan mendukung sikap juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari. Politikus PDIP ini gencar menyikapi adanya kampanye hitam di masjid seperti terjadi belakangan ini.
Kalla berpesan agar masyarakat melaporkan ke pihak berwenang jika penggunaan masjid sebagai tempat kampanye negatif. Menurut dia, masjid merupakan tempat suci seharusnya dijaga untuk melakukan ibadah saja.
"Faktanya bukan begitu. Yang dikatakan Eva, ada laporan dari jamaah masjid di Jakarta Timur tentang ada yang memakai masjid untuk kampanye hitam," tutur Kalla. "Karena itu, dia mendorong jamaah masjid tahu pembicaraan atau khotbah melanggar hukum, silakan menyampaikan ke pengurus masjid."
Komentarku ( Mahrus ali ):
Memilih pimpinan itu termasuk hal yang terpenting, bukan
hal remeh temeh, karena itu, dianjurkan untuk memilih pimpinan yang didukung
kaum muslimin. Jangan pilih pimpinan yang belakangnya adalah barisan kafirin.
Karena itu pengarahan umat Islam untuk memilih yang terbaik adalah hal wajar
saja untuk menyelamatkan bangsa,bukan dibiarkan bangsa ini mengarah kepada
bahaya latin atau bahaya terhadap agama
dan dunia mereka. Kita ikuti saja ayat ini:
لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ
اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً
Janganlah orang-orang
mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali/penguasa dengan meninggalkan
orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari
pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang
ditakuti dari mereka.(Ali Imran 21 ).
Muslim yang berada di
barisan kafirin adalah munafik. Lihat ayat sbb:
أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada
saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab: "Sesungguhnya jika
kamu diusir niscaya kamipun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya
tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi
pasti kami akan membantu kamu". Dan Allah menyaksikan, bahwa sesungguhnya
mereka benar-benar pendusta.[1]
Mengapa greja dan pengajian di
dalamnya tidak di intai, apakah mereka anggap jelek khutbah di masjid dari pada
di Greja. Pada hal, ada yang bilang timses JOKOWI pernah menyatakan di salah
satu greja bahwa koalisi Prabowo ini paling berbahaya. Mengapa tidak di
laporkan?
Artikel Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan