By Asqi Resnawan on 3:55 AM
“Sukses” Joko Widodo saat menduduki kursi
Walikota Solo kembali dibeberkan di dunia maya. Melalui akun Twitter
@Fahrihamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), membeberkan data “rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah Kota Surakarta di
era Jokowi.
Berdasarkan data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, Fahri menegaskan bahwa terjadi penurunan PAD terhadap APBD Kota Surakarta di era Jokowi.
“Dari tabel nanti tampak bahwa sejak 2005 hingga 2010, rasio PAD dibanding Pendapatan Total Daerah selalu turun. Perlu dicatat bahwa yang turun adalah rasionya, bukan nominalnya. Perlu dicatat hati-hati adanya Kenaikan Rasio PAD pada tahun fiskal 2011 dan 2012 disebabkan oleh Pengalihan,” tulis @Fahrihamzah.
Menurut Fahri, penurunan rasion PAD terhadap APBD itu bisa diartikan bahwa, Kepala Daerah tidak mampu mengoptimalkan kerja Dinas Pendapatan, dalam hal melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Selain itu, Kepala Daerah tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah.
“Kepala Daerah mengandalkan uluran tangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi untuk menutup ‘defisit’ APBD yang semakin besar. Kepala Daerah dengan tipe seperti ini jika kelak menjadi Presiden, maka hanya akan mengandalkan utang negara,” kicau @Fahrihamzah.
Dari data yang dilampirkan @Fahrihamzah, memang terlihat bahwa pada 2005, rasio PAD terhadap APBD mencapai 18 persen, 2006 (15%), 2007 (15%), 2008 (14%), 2009 (14%), 2010 (13%).
Sementara pada 2011 naik menjadi 18 persen, dan 2012 (19%). Kenaikan itu disebabkan oleh pengalihan. ““Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangungan (PBB), yang mulai 2011 dialihkan menjadi Pajak Daerah,” tulis @Fahrihamzah.
Berdasarkan data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, Fahri menegaskan bahwa terjadi penurunan PAD terhadap APBD Kota Surakarta di era Jokowi.
“Dari tabel nanti tampak bahwa sejak 2005 hingga 2010, rasio PAD dibanding Pendapatan Total Daerah selalu turun. Perlu dicatat bahwa yang turun adalah rasionya, bukan nominalnya. Perlu dicatat hati-hati adanya Kenaikan Rasio PAD pada tahun fiskal 2011 dan 2012 disebabkan oleh Pengalihan,” tulis @Fahrihamzah.
Menurut Fahri, penurunan rasion PAD terhadap APBD itu bisa diartikan bahwa, Kepala Daerah tidak mampu mengoptimalkan kerja Dinas Pendapatan, dalam hal melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Selain itu, Kepala Daerah tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah.
“Kepala Daerah mengandalkan uluran tangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi untuk menutup ‘defisit’ APBD yang semakin besar. Kepala Daerah dengan tipe seperti ini jika kelak menjadi Presiden, maka hanya akan mengandalkan utang negara,” kicau @Fahrihamzah.
Dari data yang dilampirkan @Fahrihamzah, memang terlihat bahwa pada 2005, rasio PAD terhadap APBD mencapai 18 persen, 2006 (15%), 2007 (15%), 2008 (14%), 2009 (14%), 2010 (13%).
Sementara pada 2011 naik menjadi 18 persen, dan 2012 (19%). Kenaikan itu disebabkan oleh pengalihan. ““Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangungan (PBB), yang mulai 2011 dialihkan menjadi Pajak Daerah,” tulis @Fahrihamzah.
Artikel Terkait
Jokowi
- SIMAK PERNYATAAN PANGLIMA TNI KEADAAN NKRI
- Pertemuan rahasia di Istana
- Sri Bintang: "Jokowi Kalap Ditekan Polit-Biro RRC"
- Tidak adail Jokowi
- Mahasiswa: Penegakan Hukum Era Jokowi seperti Jaring Laba-Laba, Hanya Menjerat yang Lemah
- Bungkamnya Media Nasional atas aksi unjuk rasa Mahasiswa di Istana Negara, Pertanda apa?
- Aktivis Malari: Sungguh menjijikkan rezim sekarang ini, selalu berpihak kepada cukong dan para taipan
- Muhammadiyah Pertanyakan Pertemuan "Haram" Hakim MK dengan Presiden
- Pengamat: Sumber pembiayaan pemerintah Jokowi mulai roboh, untuk bayar utang sudah tak sanggup
- SBP: Jokowi sengaja biarkan mafia Cina tak bayar pajak, dananya dipakai untuk proyek apartemen guna menampung jutaan Cina yang masuk dari RRC
- "DEFISIT ANGGARAN: SOEHARTO-ROUSEFF-PETRUK"
- HEBOH….!! Permadi SH: Presiden Jokowi Akan Lengser Di Tahun 2016
- Dikritik Gak Mau, Didoain Kepanasan, Terus Maunya Apa
- Doa Jokowi di dengar kata Husni Kamil yg teمah mennggal
- SURVEI INI TERNYATA Mayoritas Rakyat Indonesia Inginkan Presiden Jokowi Berhenti Sampai Disini
- Inilah Perda Bernafaskan Islam yang Dihapus Presiden Jokowi
- Perda Islami Dihapus, Jokowi Rezim Anti Islam dan Pro Kapitalis!
- Pengamat: TNI terus dihina & dilecehkan Rezim Jokowi, kesabaran para Jenderal senior akan habis
- Dua Sejoli Jokowi-Ahok adalah Bencana Bagi NKRI Dan Sarana Cukong Jarah NKRI"
- Duh, Muncul Petisi Desak Jokowi Tes DNA dengan Sujiyatmi
- Jokowi Temui Politikus Cina, Bahas Kerja Sama dengan Partai Komunis Cina
- SBY Sindir Revolusi Mental Jokowi Mirip Ajaran Komunisme
- Rezim Jokowi-JK Menyengsarakan Rakyat Dengan Timbunan Utang
- Ngakunya Tiga Bank BUMN Pinjam ke China untuk Infrastruktur, Ternyata Buat 47 Perusahaan Ini
- Uang Jajan Anak Jokowi Capai 5Miliar/Bulan Ini Pengakuan Kaesang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan