JAKARTA (voa-islam.com) - Aib demi aib terkuak tentang
Jokowi. Bagaimana tangan-tangan 'kuat' berusaha menyelamatkan Jokowi, dari
badai korupsi.
Mega dalam 'Rekaman' meminta penangguhan pemeriksaan terhadap Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo. Penangguhan pemeriksaan itu diminta oleh Ketua
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku menerima sebuah transkrip rekaman dari seseorang yang mengaku utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
"Itu dia (utusan Bambang) memperdengarkan percakapan antara Basrief Arief (Ketua Kejaksaan Agung) dan Mega pada awal Mei," kata Faisal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/6/2014).
"Saya minta rekaman itu, tujuh menit bicara sama dia (utusan Bambang), tapi tidak dikasih," lanjutnya.
Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku menerima sebuah transkrip rekaman dari seseorang yang mengaku utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
"Itu dia (utusan Bambang) memperdengarkan percakapan antara Basrief Arief (Ketua Kejaksaan Agung) dan Mega pada awal Mei," kata Faisal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/6/2014).
"Saya minta rekaman itu, tujuh menit bicara sama dia (utusan Bambang), tapi tidak dikasih," lanjutnya.
Dalam rekaman itu, kata Faisal, juga disebut sejumlah petinggi partai
seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan dan
Todung Mulya Lubis.
Menurut Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengaku menerima sebuah
transkrip rekaman dari orang yang mengaku utusan Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
"Berawal saat kami laporan proses rekening calon presiden Jokowi ke KPK pada tanggal 29 Mei. Seminggu kemudian kita datang lagi, pada Jumat 6 Juni, meminta kepastian hukum tiga rekening kampanye Jokowi, karena terkait gratifikasi gubernur," ungkap Faisal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/6/2014).
Usai melaporkan hal itu, lanjut Faisal, dirinya makan siang di sebuah restauran, lalu dia didatangi oleh seseorang yang mengaku utusan Bambang Widjojanto.
"Dia mendengarkan rekaman ke saya, lalu menyerahkan transkripnya. Namun dia menolak untuk memberikan rekaman itu," tuturnya.
"Saya tanya apa motivasi dia (utusan Bambang) dengarkan rekaman dan kasih transkrip. Dia (utusan Bambang) bilang, kata Pak Bambang jangan angkat gratifikasi (rekening kampanye Jokowi), tapi dugaan korupsi Transjakarta saja," tandasnya. Nampaknya, KPK akan mengambil alih kasus Transjakarta.
"Berawal saat kami laporan proses rekening calon presiden Jokowi ke KPK pada tanggal 29 Mei. Seminggu kemudian kita datang lagi, pada Jumat 6 Juni, meminta kepastian hukum tiga rekening kampanye Jokowi, karena terkait gratifikasi gubernur," ungkap Faisal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/6/2014).
Usai melaporkan hal itu, lanjut Faisal, dirinya makan siang di sebuah restauran, lalu dia didatangi oleh seseorang yang mengaku utusan Bambang Widjojanto.
"Dia mendengarkan rekaman ke saya, lalu menyerahkan transkripnya. Namun dia menolak untuk memberikan rekaman itu," tuturnya.
"Saya tanya apa motivasi dia (utusan Bambang) dengarkan rekaman dan kasih transkrip. Dia (utusan Bambang) bilang, kata Pak Bambang jangan angkat gratifikasi (rekening kampanye Jokowi), tapi dugaan korupsi Transjakarta saja," tandasnya. Nampaknya, KPK akan mengambil alih kasus Transjakarta.
Rakyat sudah ditipu habis oleh media-media phalangis (kristen),
sekuler, dan liberal, yang menggambarkan Jokowi itu, sebagai tokoh yang jujur,
sederhana, dan merakyat. Ternyata semuanya palsu. (jj/dbs/voa-islam.com)
Artikel Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan