Mengapa Nasib 250 Juta Bangsa Ditentukan Quick Count?

JAKARTA (voa-islam.com) - Mengapa 250 juta rakyat Indonesia harus ditentukan nasibnya oleh lembaga Quick Count? Seakan Quick Count sebagai 'tuhan' yang menentukan nasib bangsa Indonesia, siapa yang dipilih dan didukung oleh Quick Count, maka rakyat harus percaya dan menerimannya, tanpa reserve.

Quick Count sudah menjadi penentu hasil pilihan rakyat. Bukan lagi rakyat yang menentukan siapa yang berhak dipilih sebagai presiden. Dengan narasi Quick Count, yang selalu diopinikan sebagai sebuah lembaga yang memiliki 'trust' dan kredibel (jujur), rakyat wajib mengakui setiap hasil dari Quick Count. Rakyat dan bangsa Indonesia tidak berhak menanyakan tentang hasil Quick Count yang sudah di rilis (dipublikasikan) kepada media.

Sekarang terjadi kolaborasi atau lebih tepatnya konspirasi (persekongkolan jahat) antara Quick Count, intelektual (?), dan PDIP, khususnya Tim Sukses Jokowi. Dengan hanya mempunyai agenda satu : 'JOKOWI PRESIDEN INDONESIA'. Jadi siapapun harus sadar ada konspirasi dan persekongkolan yang direkayasa secara sistematis, memenangkan dan memberi legitimasi Jokowi menjadi presiden!

Puluhan lembaga Quick Count pura-pura melakukan survei, dan diantara lembaga Quick Count itu, sudah ada kerjasama dan membuat 'plot' tentang hasil Quick Count, yang hasilnya Jokowi menang. Hanya antara satu lembaga Quick Count lainnya, itu be da-beda tipis. Seakan mereka benar-benar bekerja dengan profesioanal, sebagai sebuah lembaga survei.

Quick Count inilah yang menjadi dasar dari Megawati yang mengumumkan secara sefihak hasil pemilihan presiden, dan dengan 'KLAIM' Jokowi menang. Seperti membuat sebuah pemaksaan, bahkan ada yang mengatakan 'KUDETA' hanya berbekal hasil Quick  Count yang memang bagian dari Tim Sukses Jokowi. Inilah  yang akhirnya akan mempunyai dampak luas bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Sampai pada tingkat konflik horisontal yang luas, mungkin kearah perang saudara. Karena, bila pengumuman KPU tidak sesuai dengan hasil Quick Count, maka kemudian dituduh dan di 'judge' melakukan kecurangan. Jadi lembaga apapun, termasuk KPU tidak dipercaya, kecuali hasil Quick Count. 

Bahkan, sekarang pemilik Lippo Group Pendeta James Riyadi,  salah satu pendukung dari Jokowi, sudah mendatangkan mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, dan  pasti akan turun tangan melobi semua fihak, agar menerima Jokowi sebagai presiden! 

Bill Clinton datang ke Jakarta, mulai tanggal 16-23 Juli, dan bersamaan dengan menjelang pengumuman KPU tentang hasil pemilihan presiden Indonesia. Ingat. Keputusan Mega tentang menjadikan Jokowi sebagai capres, di dahului pertemuan di Singapura, yang dihadiri Dubes Amerika, Israel, Singapura, dan sejumlah tokoh lainnya. 

Di Jakarta, berlangsung pula, pertemuan di hotel milik konglomerat Cina, Jacob Soetojo, pertemuan menjelang pencapresan Jokowi itu, dihadiri Mega, Sabam Sirait (salah pendiri PDIP), Dubes Amerika Serikat, Dubes Vatikan, Dubes Inggris, dan sejumlah nengara sahabat. Inilah kronologis pencapresan Jokowi, dan Jokowi harus menjadi presiden. 

Karena hanya Jokowi yang dipandang layak menerima tanggung jawab, menjaga kepentingan Barat di Indonesia. Hanya Jokowi yang mendapatkan mandat dari Barat, meneruskan kelangsungan kepentingan Barat di Indonesia. Jokowi tidak akan  pernah berpihak kepada rakyat. Sama seperti Mega yang sudah menghabiskan asset Indonesia, dan dijual kepada fihak asing.

Sebuah gerakan yang sangat sistematis yang dilakukan berbagai kekuatan lokal dan internasional, yang menyatu bertujuan  mendudukan si 'boneka' Jokowi menjadi presiden Indonesia. Di dahului dengan kampanya massif, Jokowi sebagai tokoh yang jujur, sederha, dan merakyat.

Manipulasi itu dilanjutkan sampai ke tingkat penghitungan suara hasil pemilu oleh Quick Count, dan algojonya adalah Megawati.  Sebuah kejahatan yang sempurna, dan hanya rakyat yang akan menjadi korbannya. Wallahu'alam.

Artikel Terkait