Faizal Assegaf: Prabowo Tak Ingin Kalahkan Jokowi, Tapi Menangkan 10 Alasan! Apa Saja?

JAKARTA (voa-islam.com) - Dalam pembicaraan singkat dengan Faizal Assegaf, Ketua Progress 98 Sabtu malam (5/7), ia menyatakan "Prabowo Subianto itu kalo menang pemilu Presiden bisa menyeret kasus korupsi Jokowi pada skandal Busway Tranjakarta ke penjara" ujarnya.

Ia menilai cukup 'dorong' kasus terkuaknya transkrip rekaman suara antara The Godmother Megawati dengan Jaksa Agung Basrief Arief sudah cukup untuk memenjarakan Jokowi.

Bahkan ada laporan dan kejanggalan dari balik kasus transkrip Mega_Basrief ini, narasumber VOA Islam memaparkan, "Trimedya yang sebelumnya melaporkan kasus pencemaran nama baik Megawati dalam kasus transkrip Megawati dengan Jaksa Agung Basrief Arief tiba mencabut gugatannya. Pasalnya Polri hendak memerika HP milik Megawati. Tiba-tiba saja Trimedya mencabut gugatannya."

Ia juga menyatakan, sejatinya Prabowo bukan ingin kalahkan Jokowi yang ia ciptakan dan ia siapkan selama 10 tahun terakhir ini, Faizal mengungkap bahwa Prabowo ini ingin mengalahkan konglomerat hitam, barisan jenderal merah pelanggar HAM, membongkar pelaku adu domba TNI dan KPK, memberantas aliran sesat dan koruptor yang berkolaborasi dengan media-media seperti Kompas, Tempo, Tribunnews.

Jadi menurutnya pilih Prabowo Subianto setidaknya dapat 10 keuntungan, karena ia tak ingin kalahkan Jokowi, tapi ia ingin kalahkan dalangnya Jokowi.

1. Prabowo presiden

2. Jokowi kembali jadi Gubernur DKI

3. Ahok yang non muslim tak lagi memimpin warga Jakarta

4. Jusuf Kalla kembali urus masjid

5. Membongkar mafia dan konglomerat hitam BLBI

6. Mengalahkan para jenderal merah para pelanggar HAM

7. Menutup aliran sesat seperti syiah, JIL,dll memimpin negara Indonesia

8. Membangun nasionalisme dan ekonomi pro rakyat

9. Membungkan jaringan CSIS, katholik serta jaringan protestan James Riady

10. Menjegal black campaign media-media Kompas, Tempo, beritasatu, MetroTV dan Tribunnews.

 

Skandal ini kenapa tak juga didukung Megawati? Dalam sikapnya ini, Faizal Assegaf menulis materi gugatan sebagai berikut.

PROGRES 98 MENGGUGAT:

MENGAPA MEGAWATI TIDAK MENDUKUNG KPK dan KEJAGUNG untuk MEMERIKSA JOKOWI soal KASUS KORUPSI TRANSJAKARTA...?

Jutaan rakyat di negeri ini sangat gusar dan mempertanyakan sikap bungkamnya Ketua Umum PDIP Megawati tentang fakta kejahatan korupsi Jokowi dalam kasus TransJakarta.

Pertanyaan itu mesti dijawab secara jujur dan terbuka oleh Megawati dan para loyalisnya, agar rasa keadilan rakyat tidak dipermainkan secara sewenang-wenangan.

Terkait dengan kejahatan korupsi Jokowi dalam kasus TransJakarta, dalam dua pekan ini menjadi sorotan serius publik di dalam dan luar negeri. Kasus tersebut bahkan telah membuka mata rakyat bahwa Jokowi yang diklaim bersih dan jujur, ternyata adalah seorang pembohong dan berwatak korup. Itu fakta !

Lebih memprihatinkan, lemahnya sikap lembaga penegak hukum untuk memeriksa dan menyeret Jokowi ke jalur hukum, telah menimbulkan tanda tanya besar dan menuai kecaman dari berbagai kalangan. Jokowi dianggap sangat kebal hukum lantaran mendapat perlindungan berupa intervensi kepentingan politik PDIP.

Bayangkan lembaga-lembaga strategis negara (Kejaksaan dan KPK), secara mencolok menjadi mandul dan tak berdaya menghadapi perilaku mafia peradilan yang berkedok partai oposisi (PDIP). Jelas hal tidak boleh dibiarkan begitu saja. Rakyat harus bangkit dan bersatu untuk melawan.

Melalui kesempatan ini, Progres 98 mendesak Ketum PDIP Megawati untuk dapat menunjukan sikap kejujuran dengan menegaskan sebagai berikut:

"Saya Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP dengan ini mempersilahkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memeriksa Jokowi dalam kasus korupsi TransJakarta sebelum tanggal 9 Juli 2014..."

Bila Megawati enggan untuk menyampaikan pernyataan tersebut di atas secara terbuka, maka seluruh rakyat di negeri ini layak percaya bahwa Jokowi adalah Capres Boneka yang kebal hukum dan hadir untuk menipu rakyat banyak.

salam Faizal Assegaf
Ketua Progres 98

NB: berkenan disebarkan sebagai upaya gerakan perlawanan terhadap kejahatan mafia peradilan berkedok oposisi.

---------------------------------

Watak Politik Transaksional Megawati Permalukan Puan Maharani dan Senior PDIP

Strategi menipu publik ala Jokowi dengan aneka pencitraan, terbongkar sudah. Sejumlah media massa yang sebelumnya gencar mempromosikan mantan Walikota Solo itu dengan berbagai rekayasa opini, kini justru berbalik membongkar kebusukannya.

Satu per satu; mulai dari kasus korupsi, pemalsuan identitas hingga penyelewengan anggaran APBD miliaran rupiah untuk operasional blusukan politik Jokowi dibeberkan ke ruang publik. Perlahan topeng pencitran CAPRES BONEKA produk konglomerat hitam itu terungkap dan menggugurkan rasa simpatik jutaan rakyat di negeri ini.

Sebelumnya banyak orang dibuat tersihir dan kagum dengan rekayasa penampilan Jokowi yang diklaim bersih, jujur dan merakyat. Namun semua itu lantaran dibangun atas dasar kebohongan dan penipuan, hasilnya barang busuk tersebut tercium juga.

Tentang siapa sesungguhnya Jokowi, jutaan rakyat yang cerdas dan masih memiliki nurani telah mengenalnya sebagai CAPRES BONEKA yang dihadirkan melalui politik traksaksional. Para pihak dan dalang di balik Jokowi adalah Megawati, Tjahjo Kumolo, misionaris CSIS, jaringan Kompas, Sofjan Wanandi serta kelompok konglomerasi hitam.

Para pihak dan dalang di balik Jokowi adalah Megawati, Tjahjo Kumolo, misionaris CSIS, jaringan Kompas, Sofjan Wanandi serta kelompok konglomerasi hitam.

Celakanya, POLITIK TRANSAKSIONAL dari aliran uang haram, kini telah menimbulkan pertentangan serius di tubuh PDIP. Pasalnya, bagi-bagi mahar politik bernilai triliuan rupiah itu telah memposisikan Megawati sebagai sosok politisi yang kian kehilangan nurani dan harga diri. Lebih jauh, sikap tak elok itu telah mempermalukan Puan Maharani (putri Megawati) dan para senior PDIP serta massa pendukungnya.

Wajar kemudian Puan Maharani sang putri Ketum PDIP dan para senior PDIP sejak awal Pilpres dengan secara terang-terangan menunjukan sikap pasif untuk mengusung dan memenangkan Jokowi. Mereka sadar bahwa "pelacuran politik" Megawati telah memperjual-belikan mandat partai kepada Jokowi merupakan tindakan pengkhianatan kepada rakyat.

Kekisruhan di internal PDIP tersebut selaras dengan sikap publik yang bertanya-tanya: Kemana sejumlah elite senior PDIP, mengapa mereka tidak tampil dan bersatu mendukung ambisi Megawati yang mengusung Jokowi...?

Sikap pasif Puan Maharani dan para senior PDIP menyebabkan konsolidasi dan gerakan partai moncong putih itu berjalan di tempat, kacau balau. Bahkan kondisi tersebut berdampak serius di mana sebagian besar massa PDIP kecewa dan hengkang, berbalik mendukung Capres Prabowo Subianto.

Walhasil, Jokowi - Jusuf Kalla yang menyadari tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dan solid dari PDIP, kemudian berupaya melakukan politik dengan menghalalkan segala cara. Yakni, memanfaatkan sejumlah media terkait untuk memunculkan ragam isu dan opini dari manipulasi pernyataan dukungan sejumlah tokoh publik yang dilatari modus transaksi di balik layar.

Tak heran bermunculan politisi dan intelektual instan yang telah dibayar oleh Timses Jokowi bersuara melakukan kampanye hitam guna mendongkrak elektabiltas Jokowi - JK. Tapi segalanya adalah rekayasa dan kebohongan, upaya busuk tersebut justru membuat publik semakin tidak percaya kepada Jokowi - JK.

Fakta menunjukan dengan jelas, semakin mendekat pada hari pencoblosan, popularitas dan elektabiltas Jokowi - JK makin merosot tajam. Rakyat tampak makin cerdas dan menegaskan sikap bersatu untuk melawan kebohongan politik Jokowi - JK. Kita semua menyadari bahwa, negeri ini membutuhkan perubahan dengan upaya memperjuangkan lahirnya pemimpin yang orisinil yakni Prabowo Subianto untuk menyongsong hari depan kehidupan bangsa yang lebih baik dan bermartabat.

Demikian tulis Faizal Assegaf, Ketua Progres 98. [wahid/voa-islam.com]

Artikel Terkait