Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Polri segera mengevaluasi berbagai peralatannya, terutama alat-alat sadap bantuan dari Australia. Salah satu badan Polri yang dibantu Negeri Kanguru itu adalah Detasemen Khusus (Densus) 88.
"Sebab, bukan mustahil lewat bantuan alat sadap buat Densus 88 antiteror ini, intelijen Australia menyadap komunikasi pejabat Indonesia," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane.
Hubungan Indonesia-Australia tegang usai skandal penyadapan Negeri Kanguru itu terungkap. Australia bahkan menolak minta maaf. Indonesia pun menarik Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema.
Pane menilai, Pemerintah Indonesia dan kalangan intelijen perlu mencek alat sadap bantuan asing, terutama Australia. Apakah selama ini Australia menyadap lewat alat bantuan tersebut.
"Jika terbukti penyadapan lewat alat sadap bantuan itu, berarti sudah waktunya semua alat tersebut diblokir, dinonaktifkan dan tidak perlu difungsikan lagi," jelas Pane.
Kalaupun tidak terbukti, Pemerintah tetap perlu waspada. Kenapa intelijen Australia dan negara asing lainnya terlalu gampang menyadap para pejabat Indonesia.
Artikel Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan