By Asqi Resnawan on 4:34 AM
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan.
"Aceh pengecualian (boleh ada syariat Islam) karena Aceh daerah khusus," kata Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).
Trimedya menyatakan Jokowi-JK memahami keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Islam. Karenanya, tidak akan larangan perda baru di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. "Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta," ujarnya.
Selain Aceh, PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. "Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.
Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.
"Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-kotakan masyarakat," kata anggota Komisi III DPR itu.
Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Dia menyatakan pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyampaikan sosialisai ke berbagai kepala daerah tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. "Bagi PDIP Pancasila sudah final," ujarnya.
(repuiblika)
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan.
"Aceh pengecualian (boleh ada syariat Islam) karena Aceh daerah khusus," kata Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).
Trimedya menyatakan Jokowi-JK memahami keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Islam. Karenanya, tidak akan larangan perda baru di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. "Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta," ujarnya.
Selain Aceh, PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. "Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.
Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.
"Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-kotakan masyarakat," kata anggota Komisi III DPR itu.
Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Dia menyatakan pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyampaikan sosialisai ke berbagai kepala daerah tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. "Bagi PDIP Pancasila sudah final," ujarnya.
(repuiblika)
Artikel Terkait
Jokowi
- SIMAK PERNYATAAN PANGLIMA TNI KEADAAN NKRI
- Pertemuan rahasia di Istana
- Sri Bintang: "Jokowi Kalap Ditekan Polit-Biro RRC"
- Tidak adail Jokowi
- Mahasiswa: Penegakan Hukum Era Jokowi seperti Jaring Laba-Laba, Hanya Menjerat yang Lemah
- Bungkamnya Media Nasional atas aksi unjuk rasa Mahasiswa di Istana Negara, Pertanda apa?
- Aktivis Malari: Sungguh menjijikkan rezim sekarang ini, selalu berpihak kepada cukong dan para taipan
- Muhammadiyah Pertanyakan Pertemuan "Haram" Hakim MK dengan Presiden
- Pengamat: Sumber pembiayaan pemerintah Jokowi mulai roboh, untuk bayar utang sudah tak sanggup
- SBP: Jokowi sengaja biarkan mafia Cina tak bayar pajak, dananya dipakai untuk proyek apartemen guna menampung jutaan Cina yang masuk dari RRC
- "DEFISIT ANGGARAN: SOEHARTO-ROUSEFF-PETRUK"
- HEBOH….!! Permadi SH: Presiden Jokowi Akan Lengser Di Tahun 2016
- Dikritik Gak Mau, Didoain Kepanasan, Terus Maunya Apa
- Doa Jokowi di dengar kata Husni Kamil yg teمah mennggal
- SURVEI INI TERNYATA Mayoritas Rakyat Indonesia Inginkan Presiden Jokowi Berhenti Sampai Disini
- Inilah Perda Bernafaskan Islam yang Dihapus Presiden Jokowi
- Perda Islami Dihapus, Jokowi Rezim Anti Islam dan Pro Kapitalis!
- Pengamat: TNI terus dihina & dilecehkan Rezim Jokowi, kesabaran para Jenderal senior akan habis
- Dua Sejoli Jokowi-Ahok adalah Bencana Bagi NKRI Dan Sarana Cukong Jarah NKRI"
- Duh, Muncul Petisi Desak Jokowi Tes DNA dengan Sujiyatmi
- Jokowi Temui Politikus Cina, Bahas Kerja Sama dengan Partai Komunis Cina
- SBY Sindir Revolusi Mental Jokowi Mirip Ajaran Komunisme
- Rezim Jokowi-JK Menyengsarakan Rakyat Dengan Timbunan Utang
- Ngakunya Tiga Bank BUMN Pinjam ke China untuk Infrastruktur, Ternyata Buat 47 Perusahaan Ini
- Uang Jajan Anak Jokowi Capai 5Miliar/Bulan Ini Pengakuan Kaesang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan